Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STRATEGI komunikasi publik dibutuhkan untuk menangani persolaan kemiskinan dan stunting yang saling berhubungan erat. Meski kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat kesehatan dan menyebabkan stunting, faktor lain turut mempengaruhi persoalan tersebut, yakni mindset atau pola pikir.
Hal itu dipaparkan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam acara Executive Forum yang diselenggarakan oleh Media Indonesia, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).
Usman mencontohkan mindset yang keliru soal pemenuhan gizi yang sering ditemui di masyarakat. “Katakanlah masyarakat masih berpikir bahwa gizi itu harus daging, protein itu harus daging sapi yang harganya memang mahal,” ujarnya.
Baca juga: Penanganan Kemiskinan Berkaitan Erat dengan Pengendalian Stunting
Karena itu, lanjutnya, Kementerian Kominfo perlu mengedukasi masyarakat agar mindset mereka berubah. Bahwa untuk mendapatkan protein yang baik, itu tidak harus mahal. Usman mencontohkan protein daging bisa diganti dengan ikan lele.
Kementerian Kominfo juga melakukan kampanye gizi cukup yakni Isi Piringku. Itu merupakan pedoman yang disusun Kementerian Kesehatan untuk mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk.
Selain itu, Kementerian Kominfo mengedukasi masyarakat yang sudah memasuki usia perkawinan melalui aplikasi Elsimil (siap nikah siap hamil) buatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Aplikasi Elsimil buatan BKKBN ini sangat membantu supaya kontrol terhadap mereka yang akan menikah itu bisa kita lakukan dengan baik,” kata Usman.
Baca juga: Target Prevalensi Stunting Sumut 2023 Dipatok 18%
Dalam edukasi tersebut, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui kantor-kantor urusan agama (KUA) di seluruh Indonesia. “Jadi kalau mereka mau mendaftarkan pernikahan, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, itu kita ukur sisi kesehatannya,” ujar Dirjen IKP.
“Misalnya yang perempuan lengannya diukur, kalau terlalu kurus, gemukin dulu deh, baru kawin, misalnya. Kita dorong mereka untuk minum penambah darah,” imbuhnya.
Kampanye edukasi itu, misalnya, juga mendorong laki-laki untuk mengonsumsi zinc dan mengurangi atau berhenti merokok. “Itu (rokok) juga bisa menyebabkan anak yang lahir nanti itu stunting. Di iklan rokok kan (dikatakan) mengganggu kehamilan dan janin. Tapi tetap saja rokok laku,” jelasnya.
Kampanye-kampanye seperti itu, kata Usman, merupakan upaya Kementerian Kominfo ikut serta dalam mengkomunikasikan dan mengedukasi publik untuk keluar dari kemiskinan ekstrem.
Pertunjukan rakyat
Tidak jauh dari Jakarta, ia bercerita, di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih banyak yang menderita atau mengalami kemiskinan ekstrem.
Pihaknya memiliki program kampanye lewat pertunjukan rakyat yang bisa ditangkap dengan mudah oleh masyarakat.
Tim Kementerian Kominfo pernah juga datang ke Gunung Guci di Tegal, Jawa Tengah, untuk mengadakan acara wayang dalam konteks mengedukasi masyarakat agar peduli dengan kesehatan mereka.
Semua itu dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Kementerian Kominfo pun mendorong pemda untuk betul-betul terlibat dalam upaya mencegah stunting serta kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Tekan Stunting, Menkes Pastikan Ketersediaan Alat Antropometri dan USG di Puskesmas
“Terakhir saya ke Kalimantan Barat, kami berdiskusi dengan pemda dan para mahasiswa bagaimana kita bersama-sama mencegah stunting, kami libatkan dokter-dokter muda. Kalau anak muda bicara dengan anak muda dengan bahasa anak muda juga, saya kira mestinya akan lebih mengena,” jelas Usman.
Ia menegaskan kembali, tugas Kementerian Kominfo adalah berkomunikasi dengan tujuan mengubah mindset masyarakat khususnya soal stunting dan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah ingin masyarakat terlepas dari mindset atau kultur miskin.
“Termasuk hari ini (kemarin) juga, adalah salah satu strategi komunikasi yang kami lakukan, bekerja sama dengan media-media, baik mainstream maupun media sosial untuk mengubah mindset masyarakat dalam konteks pencegahan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Usman.
Ia mengakui mengubah mindset tersebut bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau ia sudah menjadi semacam kultur. “Keluarga miskin ekstrem ini memiliki potensi stunting besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu, intervensinya harus beriringan,” pungkasnya.
Menurun signifikan
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 sebesar 4% atau 10,86 juta jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 mencapai 2,04%.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6%-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024.
Baca juga: Jawa Barat Optimistis Angka Stunting Capai 14 Persen pada 2024
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyebut kemiskinan ekstrem telah menurun cukup signifikan. Pada tahun ini, menurutnya, terdapat dinamika dari kemiskinan ekstrem di berbagai daerah seperti terdapat graduasi miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem sebanyak 2,91%, tidak miskin ekstrem menjadi ekstrem 2,06%, dan yang tetap miskin ekstrem 0,70%.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya/Koordinator Bidang Bantuan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dinar Dana Kharisma menjelaskan, pemerintah memiliki dua tugas, yakni menghilangkan yang ekstrem dan menurunkan yang nonekstrem.
Menurutnya, ketika seseorang keluar dari kategori miskin, bukan berarti dia sejahtera. Pasalnya, ketika dia berada di area rentan atau sedikit di atas kemiskinan, dia bisa menjadi miskin lagi. Untuk itu, pemerintah harus memastikan masyarakat benar-benar berada pada taraf sejahtera. (Ifa/S-2)
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan progres terbaru pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pasca diretas satu bulan yang lalu
Perlu edukasi yang dilakukan baik melalui digital, maupun sosialisasi. Namun, pencegahan ini disebut memerlukan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani mendorong Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online untuk segera bertindak.
Pemerintah menargetkan bahwa pada akhir Juni 2024, sebanyak 18 layanan publik yang terdampak oleh insiden serangan siber pada PDSN 2
PEMBERANTASAN judi online memang tidak mudah apalagi melibatkan beberapa negara Asean. Tim satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk Presiden Joko Widodo
Hasil inovasi mereka, disosialisasikan kepada para ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Mahasiswa IPB membuat inovasi berupa abon telur agar anak-anak balita bisa mengonsumi telur dalam bentuk lain guna pemenuhan gizi mereka. Ini upaya pencegahan stunting di Kabupaten Brebes.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
Pada Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini, fokus utama adalah melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan stunting.
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved