Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERATURAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang tak mengatur beban satuan kredit semester (SKS) jenjang S3 dinilai tidak berdasar.
Pasalnya, pendidikan S3 akan fokus pada riset untuk pengembangan ilmu sehingga butuh landasan yang kuat.
"S3 itu benar-benar fokusnya adalah riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan model seperti yang ada permendikbud itu saya bingung," kata Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji saat dihubungi, Rabu (6/9).
Baca juga : Permendikbud 53/2023 Dikhawatirkan Jadi Ladang Cuan Bagi Kampus Nakal
Menurutnya problemnya adalah konsep besar yang mau dibuat oleh pembuat kebijakan seperti apa tidak jelas. Bahkan seperti tanpa ada kajian akademis. Ia menyayangkan dengan Permendikbud 53/2023 tersebut maka mahasiswa S3 menjadi tidak kompeten.
"Akibatnya S3 kita gak kompeten karena ini kan bicara pembangunan SDM unggul sampai hari ini konsepnya aja nggak jelas termasuk permendikbud ini," ujar dia.
Baca juga : Ditiadakannya Jurnal Ilmiah Jadi Kemunduran Bagi Dunia Pendidikan Indonesia
Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tak mengatur beban SKS S3. Namun, yang ditentukan waktu tempuh studi dalam hitungan semester. Sebanyak 2 semester untuk pembelajaran yang mendukung penelitian. Sedangkan 4 semester sisanya digunakan untuk penelitian.
Perguruan tinggi diberikan hak untuk menentukan beban SKS, apakah 50 atau 60 SKS. Pihaknya mengembalikan hal itu kepada perguruan tinggi. (Z-4)
Prestasi Sahid di beberapa kompetisi memukau dan membuatnya berhak lulus dari bangku kuliah tanpa harus membuat skripsi.
Global Publikasiana menggelar webinar gratis bertema Skripsi Hack: Mutasi Mudah Menata Skripsi, Rabu (6/3). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa tingkat akhir.
REKTOR Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menegaskan, pihaknya sudah lama menerapkan tidak menjadikan skripsi sebagai syarat kelulusan. P
PERUBAHAN kebijakan pendidikan terus mengalir. Saat ini, tugas akhir mahasiswa menjadi diskursus menarik.
Menurut Doni, keleluasaan ini bisa saja diakali kampus nakal untuk meluluskan sebanyak-banyaknya mahasiswa dengan mudah tanpa memperhatikan kualitas lulusan.
Kegiatan bedah buku berjudul Pengaruh Asing dalam Kebijakan Nasional Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang diselenggarakan program studi Doktor Ilmu Politik Fisip Unas.
Perubahan iklim dapat menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional.
Tak hanya mengajar, Widiastuti juga aktif menerbitkan karya, salah satunya buku terbaru dari luaran disertasinya berjudul Sekolah Bertransformasi, Guru Berdedikasi 2024.
Kultur akademik kerap dipandang sebagai penyelesaian kewajiban kerja semata sehingga upaya ini bertentangan dengan perwujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Pada sektor farmasi, saat ini bahan baku obat-obatan sebanyak 90% masih diimpor.
Suryan meneliti fenomenologi dari sebuah rumah tahfiz di Yayasan Al-Qur’an Lima Benua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved