Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak wacana pergantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 yang rencananya akan dilaksanakan pada awal 2024 mendatang. Menurutnya, rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Lagi pula, imbuhnya, hingga kini DPR dan pemerintah belum pernah membicarakan rencana tersebut. Sehingga ia merasa sangat aneh apabila tiba-tiba beredar wacana pergantian BBM murah tersebut bagi masyarakat.
"Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024. Saya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beserta jajarannya yang berlangsung pada Rabu 30 Agustus itu tidak ada pembahasan kebijakan mengganti BBM Pertalite dengan Pertamax Green 92," kata Politisi Fraksi PKS ini.
Baca juga: Pertamina bakal Hapus Pertalite di 2024
Mulyanto menerangkan dalam RDP tersebut Pertamina hanya menyampaikan kajian terkait peningkatan produksi dan distribusi Pertamax Green 95 dan Pertamax Green 92. Implementasi Pertamax Green 92 sendiri, menurutnya, masih memerlukan waktu, karena banyak aspek yang harus diperjelas dan dimantapkan, termasuk volume dan sumber etanol, serta insentif impor yang dibutuhkan.
“RDP tersebut sama sekali tidak membahas kebijakan untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green 92. Karena Pertamina kan hanya operator bukan regulator. Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan, membahas dan menetapkan kebijakan terkait subsidi BBM. Paling-paling Pertamina hanya memberi usul atau masukan kepada pemerintah atau Komisi VII DPR RI,” tegas Mulyanto.
Ia menjelaskan, usul atau masukan kebijakan dari Pertamina tersebut bisa diterima atau ditolak, tergantung perspektif lembaga pembentuk kebijakan. Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama pemerintah, tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada 2024.
Baca juga: Menteri ESDM Tegaskan Pertalite Tak Langsung Hilang di 2024
Untuk diketahui, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, Pertamax green 95, distribusi gas melon 3 kilogram, dan perkembangan akuisisi Pertamina atas Blok Masela. Dalam kesempatan RDP tersebut tidak dibuat kesimpulan rapat, hanya catatan rapat, khususnya terkait prognosis penyerapan gas 3 kilogram di 2023, yang sedikit over kuota sebesar 0.28 juta metrik ton. (RO/S-3)
Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
Yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral bernilai tambah dan multiplier effect tinggi. Bukan sekadar hilirisasi setengah hati produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
Libur Nataru kali ini bersamaan dengan waktu kampanye pilpres dan pileg sehingga diperkirakan mobilitas masyarakat akan meningkat.
Program pemasangan PJUTS merupakan wujud visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya misi poin ketiga disebutkan 'Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan'.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved