Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEBERHASILAN pengentasan stunting di satu daerah harus mampu diduplikasi di sejumlah daerah lainnya dengan penyesuaian khusus. Partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pengentasan stunting di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, saat menerima kunjungan 1.000 Days Fund, lembaga swadaya masyarakat yang fokus menangani stunting, di Jakarta. Rerie -sapaan akrab Lestari- menyontohkan kisah sukses pemanfaatan daun kelor dalam proses pengentasan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) seharusnya bisa diterapkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Pada kesempatan itu, tim 1.000 Days Fund berbagi pengalaman dalam membangun Stunting Center for Exelence di sejumlah kabupaten di NTT. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia pada awal tahun ini bahwa prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% di 2022. Sedangkan pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14% pada 2024.
Menurut Rerie upaya menduplikasi kesuksesan penanganan stunting di satu daerah bisa menjadi acuan untuk mempercepat pengurangan prevalensi stunting di sejumlah daerah lainnya. "Tentu saja dengan sejumlah penyesuaian dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.
Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan di sejumlah daerah sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang sejak dini.
Rerie sangat berharap keterlibatan dari berbagai pihak akan terbentuk kader-kader penggerak di daerah, yang peduli untuk mengentaskan warga di lingkungan tempat tinggalnya dari ancaman stunting.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan lima pilar dalam strategi nasional telah memperkuat penyebaran informasi soal stunting secara lebih masif hingga ke akar rumput.
“Strategi nasional percepatan penurunan stunting diantaranya peningkatan komunikasi, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Kabiro Umum dan Humas BKKBN Putut Riyatno, kemarin.
Strategi nasional telah mengerahkan pemda untuk membangun sistem informasi yang masif yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, termasuk dengan media.
Intervensi
Dalam upaya mencapai target penurunan angka stunting, Kementerian Kesehatan melakukan 11 intervensi spesifik yang dalam tahap pelaksanaannya sudah 2 intervensi yang melebihi target nasional.
Adapun 11 intervensi spesifik yang dirancang yaitu, skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, pemeriksaan kehamilan (ANC), konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif.
Kemudian pemberian MPASI kaya protein hewani bagi Baduta, tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk pemicu bebas buang air besar sembarangan.
Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi Kemenkes mengatakan Kemenkes juga mendorong pemerintah daerah untuk gencar melaksanakan 11 intervensi spesifik pada remaja putri, ibu hamil, dan balita.(H-1)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved