Hut ke-73 IGTKI, Ribuan Guru TK Berharap Ada Peningkatan Kesejahteraan

RIBUAN guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) berkumpul di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (4/6/2023). Mereka hadir untuk memperingati HUT ke-73 IGTKI. 

Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati menyampaikan 92% guru TK berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia. Kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dan membuka acara, Nur berharap agar honor para guru TK diperhatikan.

"Rata-rata diberikan honor Rp500 ribu per bulan. Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan. Selain itu agar kuota untuk guru TK ditambah agar kami bisa diangkat menjadi PPPK," tutur Nur kepada LaNyalla.

Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin berharap LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan.

"Tolong diperhatikan nasib para guru TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK," papar Unifah.

Menjawab hal itu, LaNyalla mengatakan sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah. 

"Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru," kata LaNyalla. 

Soal kesejahteraan, LaNyalla menyebut guru yang mengemban tugas mulia namun diberikan honor yang jauh dari kelayakan. 

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, besaran honor para guru sangat bervariatif. Di mana secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum. 

"Di daerah pemilihan saya di Jawa Timur, masih saya temukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR para buruh pabrik," kata LaNyalla.

LaNyalla sendiri menegaskan bahwa DPD RI amat konsen terhadap persoalan guru, utamanya guru honorer.  (RO/A-3)