Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saadi meminta organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia untuk ikut berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tahun politik ini. Menurutnya ormas keagamaan memegang peran penting dalam menjaga Indonesia tetap damai.
Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberi arahan pada Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Jakarta.
"Sehubungan dengan sudah masuknya Tahun Politik, saya mengajak seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama dan tokoh agama untuk menyukseskan agenda lima tahunan tersebut dengan melakukan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bebas, demokratis, dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Baca juga : Peduli Kesehatan, Relawan Sedulur Saklawase Gelar Senam Sehat
Ia mengatakan, momentum suksesi kepemimpinan harus berjalan dengan damai, santun, beretika dan bermartabat serta tidak terjebak dalam praktik politik identitas yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka, ujar dia, prinsip moderasi dalam berpolitik penting diimplementasikan kepada warga bangsa, sehingga perbedaan-perbedaan pilihan tidak menjadi alasan lahirnya perpecahan.
Baca juga : Wamenag Ingin Majelis Taklim Ikut Serta Tekan Stunting
"Para pimpinan ormas Islam, ulama, dan tokoh agama, saya harap mampu mengajak masyarakat agar menjaga nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan persatuan," sambungnya.
Wamenag juga berharap ormas-ormas Islam mampu mencegah politik kotor, adu domba, politik uang, dan politisasi identitas, apakah identitas suku, ras, golongan ataupun agama.
Lanjut Zainut, ormas keagamaan diharapkan juga mampu memelopori politik santun, beretika dan berakhlak mulia. Sehingga, pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan damai, aman, dan menghasilkan para pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, dan mencintai rakyatnya.
"Pemilu hanyalah agenda lima tahunan, sedangkan persaudaraan itu selamanya. Mari tetap kita menjadi saudara, sudah tidak ada lagi kubu-kubuan," tutup Zainut. (Z-5)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Setiap 30 Juli, dunia merayakan Hari Persahabatan Sedunia, sebuah peringatan yang bertujuan untuk membangun jembatan antar masyarakat dan mempromosikan perdamaian.
Putu sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia memberikan pandangan menyangkut dengan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow mendukung upaya mengakhiri perang secara menyeluruh terhadap konflik Ukraina daripada gencatan senjata.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan siap melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina kapan saja dan di mana saja berdasarkan perjanjian yang dicapai.
Pertemuan puncak dua hari di Swiss untuk membahas solusi mengakhiri perang di Ukraina berakhir tanpa kesepakatan bersama.
Ukraina menolak usulan perdamaian Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa jam setelah ditawarkan, dengan alasan tidak ada 'usulan perdamaian' baru dari Moskow.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved