Populasi Besar, Jawa Timur Dapat Perhatian Utama Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, itu disebabkan populasi Provinsi Jawa Timur sangat besar.

"Jadi walaupun prevalensi (presentase) stunting-nya tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita," kata Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (2/3).

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2 persen. Target nasional 2024, stunting turun ke angka 14 persen.

Baca juga: GACA Saudi Setujui Penggunaan Bandara Kertajati di Musim Haji 1444 H

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa ada sekitar 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tajam di atas 18,4 persen. Namun, masih terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen. Tentu hal ini, kata Emil, menjadi perhatian utama dalam penanganan stunting.

"Kondisi stunting di Jawa Timur disebabkan multifaktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK serta intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi," ujar Emil.

Salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi yaitu Kabupaten Jember, sebesar 34,9 persen. Kondisi itu disebabkan masih belum adanya pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan serta kurangnya ketersediaan alat kesehatan serta terbatasnya keterampilan kader dalam komunikasi dan teknis pengukuran.

Baca juga: TNI AL Kirimkan Logistik untuk Bantu Masalembo yang Alami Krisis Pangan

Sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso, prevalensi stunting di wilayah tersebut sebesar 32 persen. Tingginya angka stunting di wilayah ini karena adanya ketidakcocokkan antara data dengan jumlah balita di Kabupaten Bondowoso.

Muhadjir melanjutkan bahwa kedua daerah yang masih memiliki masalah stunting tinggi ini diantaranya karena alat USG dan Antropometri yang belum merata di Puskesmas dan Posyandu. Kemudian juga masalah tenaga kesehatan dan kader yang menangani pengukuran belum mencukupi.

"Jadi semua mohon didata kekurangan alat antropometri dan USG. Jadi untuk tiap puskesmas harus ada 1 USG. Kalau masih ada Kabupaten/Kota yang puskesmasnya belum ada USG segera mengajukan ke Kemenkes. Begitu juga antropometri di tiap posyandu harus ada 1. Kemudian juga tenaga, pelatihan tenaga kader harus juga dilakukan," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir meminta agar penanganan kemiskinan ekstrem untuk memperhatikan intervensi spesifik, dari segi pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, dan perbaikan lingkungan.

"Saya minta Bupati, Walikota yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR akan kita upayakan penambahan, baik itu program air bersih, sanitasi dan perbaikan jamban silakan diajukan ke Kementerian PUPR," ujarnya.

Diharapkan Dana Desa dan program-program desa bisa difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Baik itu untuk program tambahan pangan, ataupun melalui program Padat Karya Dana Desa. Bupati Walikota bisa mengajukan data P3KE supaya intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting lebih tepat sasaran. Kemudian tiap daerah bisa melakukan validasi dan verifikasi data yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.

“Untuk Bupati ataupun Walikota segera diadakan validasi verifikasi musyawarah desa untuk dikirim langsung ke kantor Kemenko PMK. Dengan demikian datanya sudah valid dan intervensinya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ke-12 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan NTB.

Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya di Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, Ngawi, Jember, Tulungagung, dan Kota Batu. (H-3)