Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH tengah menggencarkan pemilahan sampah dimulai dari rumah, khususnya sampah organik. Hal itu sangat mungkin dilakukan, apabila pemerintah mengeluarkan insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah dari rumah.
"Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme insentif, agar ada kontribusi terhadap pengurangan CO2 yang dilakukan dalam bentuk dana kepada kelompok warga. Sepertiya, kelompok warga belum ada mekanisme insentif balik seperti itu," kata Penggagas Koperasi Kompos PKK RW 16 Penggilingan Jakarta Shanti Syahril dalam suatu diskusi, Rabu (22/2).
Dalam perjalanan menjalankan Koperasi Kompos sejak 2021, Shanti mengaku sebenarnya warga memiliki keinginan yang tinggi untuk mengolah sampah organik dari rumah. Asalkan, warga diberikan kemudahan untuk bergabung menjadi anggota.
Baca juga: KLHK: Banyak Investor Lirik Startup yang Fokus Kelola Lingkungan
"Tiap wilayah punya karakteristik dan potensi yang berbeda. Amati, cermati dan manfaatkan seluruh potensi yang ada," imbuhnya.
Pihaknya berpendapat pemerintah daerah perlu berinvestasi di tingkat kecamatan/kelurahan dengan peralatan modern, yang bisa diakses bersama oleh pengelola kompos komunal warga. Misalnya, pusat cacah daun atau pusat cacah kompos yang sudah setengah matang.
"Proses akan berjalan lebih efisien dengan adanya integrasi sistem seperti ini," jelas Shanti.
Pemerintah daerah juga perlu mengalihkan sebagian dana dengan berkurangnya sampah yang diangkut dan masuk ke TPA, ke kelompok warga yang punya inisiatif kompos komunal. "Dengan adanya kolaborasi yang baik, sangat mungkin apabila sampah dapur diolah dan tidak berakhir di TPA," sambungnya.
Baca juga: Menkes siap Dampingi balita Obesitas di Bekasi dengan Perawatan
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengajak masyarakat di Indonesia untuk melakukan pengomposan mandiri. Tujuannya, mengurangi jumlah timbulan sampah organik yang dibuang ke TPA.
"Nanti pada 25 Februari, bersama dengan Bu Menteri LHK Siti Nurbaya, kita mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengomposan bersama-sama dalam rangka Compost Day," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati.
Pada 2022, komposisi sampah organik di Indonesia mencapai 41,27%. Adapun sampah yang bersumber dari rumah tangga mencapai 38,28%. Jika setiap rumah tangga melakukan pengomposan sampah organik, terdapat 10,92 juta ton sampah organik setiap tahun yang tidak berakhir di TPA.(OL-11)
Pemprov DKI Jakarta didorong segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah.
PEMERINTAH akan mendorong transformasi industri manufaktur dari bernilai tambah rendah menjadi bernilai tambah tinggi.
Water treatment dengan metode pemisahan partikel secara elektrik dan fast vertical filtration membuat proses pengolahan air lebih ramah lingkungan.
PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan menggelar turnamen “Obi Fishing Tournament 2024”
Sagu, tanaman khas Papua yang kaya akan karbohidrat, kembali menemukan tempatnya di hati masyarakat Papua melalui proyek Lumbung Sagu yang menggabungkan tradisi dengan inovasi baru.
Pengamat lingkungan Sony Teguh Trilaksono mempertanyakan rendahnya komitmen pemerintah daerah Jakarta dan sekitarnya menjalankan program pengolahan sampah terintegrasi
DIREKTORAT PLTTDLB3 melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah
Danau, baik alami maupun buatan, menyediakan 87% dari air tawar di permukaan bumi dan merupakan sumber signifikan bagi layanan ekosistem,
Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Festival Pengendalian Lingkungan perdana selama dua hari yaitu 23-24 April 2024.
Dalam upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Kementerian LHK melakukan transformasi kebijakan pengelolaan hutan dari Timber Management menjadi Forest Landscape Management.
Menteri LHK, Siti Nurbaya telah menugaskan seluruh eselon 1 hadir di tiap provinsi untuk melaksanakan penanaman pohon.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan dalam implementasinya di lapangan corrective actions terkait Amdal dilakukan secara bertahap lantaran cukup berat dan kompleks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved