KLHK Targetkan Tidak Ada Lagi TPA Baru pada 2030

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan agar pada 2030 tidak ada lagi tempat pembuangan akhir (TPA) baru pada 2030. Hal itu disampaikan Dirketur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati.

"Pada 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan. Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru," Vivien di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Saat ini sendiri, berdasarkan data KLHK, ada sebanyak 531 TPA yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Vivien kemudian merinci, Indonesia telah memiliki timeline pengelolaan sampah yang maju menuju net zero emission.

Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter. Sementara mulai tahun 2031 akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar.

Sementara itu pada 2050 diharapkan adanya pemanfaatan gas metan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Karena kita punya cita-cita tinggi TPA gak mau dipakai lagi, maka kita juga harus menggaet industri-industri pengelolaan sampah," imbuh Vivien.

Baca juga: Perkuat Komitmen Daerah Kelola Sampah

Ia juga menegaskan, fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu.

"Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap," tambah dia.

Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.

"Sangat optimistis target net zero emission di sektor sampah dapat tercapai. Tapi yang penting kerja sama semua pihak. Gak bisa hanya pemerintah saja, gak bisa hanya pemda saja. Tapi perlu produsen, industri dan juga masyarakat," ucap dia. (Ata/OL-09)