Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASALAH malnutrisi berdampak melahirkan generasi stunting telah menjadi perhatian khusus pemerintah. Presiden Joko Widodo pun telah meminta penurunan kasus stunting hingga 14 persen di seluruh Indonesia.
Pelaksana tugas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Ni Made Diah Pertama Laksmi mengatakan perlu upaya bersama untuk mengatasi persoalan gizi di Indonesia.
"Persoalan gizi tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi perlu kolaborasi dengan banyak pihak dan mitra," ujar Diah dalam webinar yang diselenggarakan oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dengan tema "Kolaborasi untuk Gizi yang lebih Baik" di Jakarta, Kamis (24/11). Webinar ini untuk merayakan 20 tahun kiprah GAIN secara global dalam mengatasi malnutrisi.
Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan memiliki target menurunkan prevalensi balita stunting dari 24 persen menjadi 14 persen pada 2024. Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai program prioritas sebelum masa kehamilan dan setelah kelahiran.
baca juga: Peran Orang Tua Penting Untuk Cegah Stunting
Sejumlah program prioritas yang merupakan intervensi spesifik di antaranya skrining anemia pada remaja putri, konsumsi tablet tambah darah pada remaja, ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan sedikitnya enam kali, konsumsi tablet penambah darah bagi ibu hamil, makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi mendapat ASI eksklusif, balita mendapat makanan tambahan yang kaya protein hewani.
Selanjutnya balita yang mengalami masalah gizi mendapatkan tambahan makanan, balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana yang baik, dan balita dipantau pertumbuhannya.
"Intervensi spesifik ini merupakan program prioritas yang jangkauannya rendah. Sementara kalau kita mau menurunkan prevalensi balita stunting dan masalah gizi lainnya, kita harapkan intervensi itu dapat memenuhi target. Untuk itu perlu kolaborasi bersama,” kata dia.
Sebelumnya GAIN Indonesia bersama pemerintah terus mendorong sistem pangan menjadi lebih baik. Sehingga kelompok rentan bisa mendapatkan porsi lebih banyak makanan bergizi.
Pembicara lainnya, Peneliti Senior SEAMEO REFCON Helda Khusun mengatakan intervensi permasalahan gizi tersebut dapat dilakukan mulai dari sekolah. "Mulai dari siswa mendapatkan makanan yang bergizi hingga skrining remaja putri yang mengalami anemia. Dengan demikian dapat dilakukan intervensi sejak awal," katanya.
Selama 20 tahun terakhir, GAIN telah bekerja sama dengan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk ikut serta mengubah sistem pangan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan lebih banyak makanan bergizi untuk semua orang, terutama kepada kelompok yang paling rentan. (N-1)
Pada dasarnya setiap daerah tidak memiliki masalah gizi yang sama. Mayoritas yang muncul adalah soal pola asuh.
Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk turut mendukung program penurunan angka stunting yang diusung oleh Pemerintah Indonesia.
Penanganan anak yang sudah terlanjur stunting harus menggunakan food-based approach dengan bantuan makanan bergizi terus-menerus minimal 90 hari.
UPAYA penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan pemerintah setempat.
Pemerintah menargetkan angka stunting tahun ini harus turun di angka 14%.
Di tengah isu kelangkaan beras, Lions Club Indonesia membagikan 1.000 paket nasi kotak di beberapa wilayah kaum marginal Ibu Kota Jakarta.
Dokter spesialis penyakit dalam Rudy Kurniawan mengatakan sarapan dengan karbohidrat tetap diperlukan untuk membantu mempersiapkan metabolisme tubuh.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menerima nutrisi dan stimulasi yang tepat selama 1000 HPK memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan keterampilan sosial yang lebih baik.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Yang perlu kita jaga adalah kualitas tanahnya, kualitas lingkungannya, sehingga tumbuhan atau hewan tersebut bisa terjaga kualitasnya saat kita makan.
CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S Saminarsih, mendorong pemerintah untuk membuat petunjuk teknis dalam program Makan Bergizi Gratis.
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) seharusnya didudukkan dalam porsi yang benar dan tepat. Masalah kesehatan anak Indonesia tidak hanya soal gizi tetapi juga penyakit tidak menular (PTM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved