Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HINGGA tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berbagai kebijakan unggulan di bidang pendidikan telah berhasil ditelurkan. Yang paling menonjol adalah kebijakan Merdeka belajar. Merdeka Belajar dibuat berdasarkan amanat Presiden RI Joko Widodo.
“Arah pendidikan yang diamanatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi arahnya adalah untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan kompeten sesuai dengan karakter yang dirangkum sebagai profil Pelajar Pancasila, yaitu pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif,” jelas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kepada Media Indonesia.
Menurut Mendikbudristek Nadiem, Merdeka Belajar merupakan elaborasi dari tujuan yang diarahkan Presiden Joko Widodo, karena di setiap episode yang diluncurkan terkait dengan peningkatan kualitas SDM.
“Hadirnya Kurikulum Merdeka salah satunya berangkat dari hasil evaluasi pembelajaran semasa pandemi, di mana terjadi ketertinggalan pelajaran (learning loss) yang dialami para siswa. Dari hasil evaluasi, Kemendikbudristek lalu mengeluarkan kurikulum darurat yang merupakan sari atau penyederhanaan dari kurikulum 2013, dan kurikulum darurat ini terbukti efektif mengurangi dampak learning loss,” jelas Mendikbudristek Nadiem.
Menurut dia, Kurikulum darurat sudah terbukti efektif mengurangi learning loss, kemudian mengalami penyempurnaan-penyempurnaan yang pada akhirnya menghasilkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2022/2023, implementasi Kurikulum Merdeka tidak serta merta harus dilakukan oleh satuan pendidikan.
“Sekolah yang sudah siap mengimplementasikan secara utuh dapat langsung menggunakan Kurikulum Merdeka, namun bagi sekolah yang masih nyaman dengan Kurikulum 2013 pun tidak dipaksa untuk menggunakan,” imbuh Mendikbudristek Nadiem.
Untuk membantu guru, kepala sekolah, dan dinas untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, kementerian meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform ini menjadi wadah bagi guru untuk saling berkreasi, belajar dari guru di sekolah atau daerah lain, dan mendapatkan konten-konten pembelajaran atau praktik baik yang dibagikan oleh guru lain.
Kebijakan Merdeka Belajar terdiri dari 22 episode. Berbagai episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan sampai sejauh ini telah mencatatkan capaian positif. (lihat grafik).
Misalnya, pada Merdeka Belajar Episode I yang memuat Asesmen Nasional (AN), tahun ini sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Pada pelaksanaan pertama, hasil AN dijadikan baseline untuk merancang perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan dan daerah.
Begitu juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini menaungi berbagai program bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, baik di dalam maupun di luar kampus, bahkan hingga ke luar negeri. Program-program tersebut misalnya kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, IISMA, Wirausaha, magang dan studi independen besertifikat, dan lain sebagainya.
Dari sisi budaya, salah satu episode Merdeka Belajar adalah kanal Indonesiana TV. Kanal ini merupakan satu-satunya kanal khusus budaya yang menyajikan ragam budaya khas Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan sajian budaya tersebut melalui laman indonesiana.tv.
Di samping kanal budaya, pemerintah melalui Kemendikbudristek juga menyediakan Dana Indonesiana, bagi budayawan, seniman, pegiat budaya, maupun institusi budaya untuk meningkatkan kompetensi atau mengembangkan potensi budaya dengan menggunakan dana abadi kebudayaan. Informasi tentang dana indonesiana, diakses di https://danaindonesiana.kemdikbud.go.id/.
Digitalisasi pendidikan
Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis pembelajaran di Indonesia akibat penutupan sekolah selama hampir dua tahun. Guna mengatasi krisis tersebut, Teknologi adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan.
Ekosistem Teknologi yang ada di Kemendikbudristek di antaranya adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM). “Platform ini sudah diinstal oleh 1,6 juta pengguna, dan terdapat lebih dari 50 ribu konten pembelajaran di dalamnya yang merupakan karya dari para guru. Platform ini juga dapat diakses oleh para guru yang jauh dari keramaian kota atau di daerah 3T, karena konten-konten di dalamnya dapat diunggah dan diunduh, sehingga tidak perlu jaringan internet terus menerus untuk mengaksesnya,” jelas Mendikbudristek Nadiem.
Aplikasi lain, SIPLah, sebuah pasar digital untuk pengadaan sekolah. Dengan SIPLah, sekolah-sekolah yang ada di daerah bisa mendapatkan barang yang sama, harga yang sama dengan sekolah di kota. Tidak hanya itu, sekolah sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan pertanggungjawaban pengadaan, karena semuanya sudah disediakan melalui aplikasi SIPLah.
“Untuk pendidikan tinggi, kita juga menyediakan Kedaireka, sebuah platform yang mempertemukan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Di platform ini, industri dapat menyampaikan kebutuhan yang nanti akan ditangkap oleh perguruan tinggi untuk disediakan (dirancang) agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Nadiem. Ekosistem Kedaireka dirancang untuk menguatkan ekosistem riset dan meningkatkan inovasi yang berdampak luas dari perguruan tinggi.
Telah terjadi peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat Kedaireka dari tahun 2021 ke tahun 2022. Yaitu 81% peningkatan pengguna platform dari perguruan tinggi, 400% peningkatan pengguna platform dari DUDI, 251% peningkatan untuk proposal Kreasi Reka, 367% peningkatan untuk Peluang Cipta, Peningkatan signifikan jumlah proposal yang masuk ke Kedaireka, dari 1.000 proposal pada 2021 menjadi 5.000 proposal pada 2022, dan peningkatan signifikan untuk total dana kolaborasi, dari 2 triliun pada 2021 menjadi 11 triliun pada 2022. (Yan/OL-10)
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menugaskan sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
Bertempat di Ubud, Bali, Festival Intur 2024 mengusung tema Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama.
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Program sekolah lapang memiliki kurikulum lengkap untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
MENGELOLA sumber daya manusia (SDM) di era disrupsi saat ini kian menantang. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahaan tren di dunia kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Ilmu tentang keamanan dan audit sistem informasi juga diajarkan di program studi terkait teknologi informasi di Cyber University Indonesia
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) menekankan bahwa pemerintah harus adil kepada dokter lokal. Khususnya gaji bagi dokter lokal harus lebih tinggi dari dokter asing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved