Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) namun tidak masuk lumbung strategis pangan nasional. Presiden menyampaikan pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangannya di Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9).
"Penghitungan, pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, jadi kelompok-kelompoknya ada, pelabuhannya ada di mana semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan," kata Presiden.
Baca juga: Presiden akan Bagikan Bansos di Kepulauan Tanimbar Maluku
Kepala Negara menuturkan banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Presiden, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena manyangkut gizi anak-anak di daerah.
"Kita melihat potensi di sini juga telah banyak terserap oleh kebutuhan lokal, saya kira enggak ada masalah. Tidak harus itu ekspor, tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Jangan semuanya di ekspor, tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu," tutur Presiden.(OL-5)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
BPBD melakukan pemantauan terhadap dampak gempa magnitudo 7,2 di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Pria pegawai pajak bernama Joraes Haulussy alias Riko ditemukan tewas tergantung di pohon mangga belakang SMA Unggulan Saumlaki, Tanimbar, Maluku, pada Senin (24/7/2023).
Saat Pidato Kenegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Rabu, (16/8), presiden memilih baju adat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku versi yang sudah modifikasi.
"Ini kita fokuskan untuk mendapatkan informasi pascagempa yang terjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Tanimbar dan Maluku Barat Daya."
PLN unit layanan pelanggan (ULP) Saumlaki, Maluklu melakukan pemutusan jaringan listrik yang mengaliri kantor bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku sejak Sabtu (21/1).
Guncangan gempa turut merusak fasilitas kesehatan meliputi 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 unit puskesmas dalam kondisi rusak berat serta 3 unit fasilitas kesehatan militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved