Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Di sela-sela perhelatan G20 bidang lingkungan hidup dan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaksanakan pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri dari negara mitra untuk membahas terkait dengan potensi kerjasama antarnegara di bidang lingkungan hidup dan iklim.
"Pertama kami melakukan pertemuan dengan Michael S. Regan, Administrator of the US Environmental Protection Agency. Amerika menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Kerja sama lingkungan antara kedua negara memiliki sejarah yang panjang di bidang lingkungan hidup, diantaranya kualitas udara, limbah berbahaya, dan penegakan hukum. Diharapkan kerja sama dapat berlanjut baik dalam pertukaran keahlian, teknologi dan inovasi. Menteri Reagan mengetahui program FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan KLHK dalam perubahan iklim," kata Siti di Bali Nusa Dua Covention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8).
Selain itu, kata Siti, ada juga ertemuan dengan Bettina Hoffmann, Parliamentary State Secretary of BMUV of Germany. Dalam pertemuan itu, Jerman menyampaikan terima kasih atas undangan dan dukungannya kepada Indonesia sebagai Presidensi G20.
"Jerman berterima kasih atas kerja sama yang telah lama terjalin selama ini di banyak proyek, khususnya di bidang perlindungan keanekaragaman hayati dan iklim, perlindungan hutan dan lahan gambut serta rehabilitasi dan memerangi polusi plastik di lautan, Jerman juga menyampaikan siap untuk pertukaran dan dukungan lebih lanjut," beber Siti.
Selain itu, ada pula pertemuan dengan Vivianne Heijnen, Minister for the Environment of Netherlands. Menteri Vivianne menyampaikan terima kasih atas undangan dari Indonesia sebagai Oresidensi G20. Disampaikan juga bahwa Belanda dan Indonesia telah bekerja sangat erat untuk jangka waktu yang sangat lama, terutama dalam urusan air dan maritim, tetapi juga pada limbah dan ekonomi sirkular.
"Selain itu, Menteri Vivvianne juga menyampaikan bahwa keinginan mempercepat upaya bersama untuk implementasi MOU tentang pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan kualitas air yang telah ditandatangani kedua pihak," lanjut Siti.
Berikutnya, Siti juga sempat melakukan pertemuan dengan Terry Durguid, Parliamentary Secretary to the Minister of Environment and Climate Change of Canada. Canada mengapresiasi komitmen Indonesia dalam COP 26 terutama dalam upaya menjaga kenaikan suhu tidak lebih dari1,5 derajat.
"Canada juga menyambut baik rencana Indonesia untuk menaikan ambisi NDC. Terkait climate finance, disampaikan bahwa Canada dan Jerman telah bekerja bersama untuk menbangun climate finance delivery plan, yang ditargetkan mencapai US$100 miliar di tahun 2023," ucap Siti.
Siti juga menyebut ada pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Ecology and Environment Republik Rakyat Tiongkok, H.E. Zhao Yingmin. Wakil Menteri Zhao mengharapkan dukungan Indonesia untuk RRT sebagai Presidensi Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 15 CBD). COP 15 CBD sesi dua akan diselenggarakan di Montreal Kanada pada Desember 2022 dengan fokus pada negosiasi Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF).
"Untuk Indonesia, Post GBF 2020 akan menentukan bagaimana kita hidup dan bertahan hidup, Oleh karena itu, harus memastikan bahwa target global bukan hanya sekedar klaim retoris, tetapi tindakan yang dibanggakan oleh negara-negara untuk melaporkan pencapaiannya," imbuhnya.
Selain itu, Menteri LHK juga melakukan pertemuan dengan Minister of the Environment Jepang, H.E. Nishimura Akihiro yang dihadiri Vice Minister of Energy, Trade and Industry, wakil Menteri LHK, Duta Besar RI untuk Jepang dan Pejabat lainnya. Pada kesempatan tersebut telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai Kerjasama lingkungan hidup antara Kementerian LHK RI dan Kementerian LH Jepang.
Kedua Menteri berharap MoC dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang konkrit melalui proyek bersama, dan untuk didiskusikan di tingkat teknis.
"Jepang ingin meningkatkan kerja sama yang sudah ada seperti pengelolaan sampah laut dan perubahan iklim terutama implementasi artikel 6 Paris Agreement," imbuhnya.
Terkait market mechanism, Indonesia menyampaikan bahwa telah memiliki peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon yang melingkupi the result based payment, the carbon offset dan pajak karbon yang masih perlu untuk dielaborasi lebih lanjut.
"Jepang menyampaikan apresiasi dan dukungan atas Presidensi G20. Sebagai Presidensi G20, Indonesia menempatkan posisi sebagai jembatan dalam kepresidenan sebagai jembatan aspirasi dari saudara-saudara kita dari negara berkembang ke negara berkembang," tambah dia.
Selain itu, Siti menyebut dirinya melakukan pertemuan dengan The Rt Hon Alok Sharma MP, UK President of COP26 UNFCCC. Inggris menyampaikan terima kasih untuk co chairing FACT Dialogue, yang dapat menunjukkan komitmen besar dari Indonesia. Pihak Inggris sangat tertarik untuk mendengar rencana peningkatan ambisi NDC Indonesia. I
"Indonesia juga menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa Tindakan korektif (corrective actions) yang telah dirumuskan menjadi FoLU Net Sink 2030 yang diharapkan dapat membantu rencana peningkatan NDC," pungkas Siti. (OL-12)
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bezos Earth Fund (BEF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandakan kemitraan penting antara kedua belah pihak.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Pengukuran deforestasi di Indonesia perlu menggunakan metode yang tepat
Izin ormas diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved