Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERDASARKAN data Kementerian Kesehatan, hingga 26 Agustus 2022, baru sekitar 60 juta masyarakat yang mendapat vaksinasi covid-19 dosis booster. Capaian itu baru 25% dari total sasaran vaksinasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Satgas Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengingatkan pemerintah agar mengejar target vaksinasi booster. Meskipun saat ini kasus covid-19 cenderung melandai, ancaman kenaikan kasus masih terus mengintai.
"Kami merekomendasikan agar mengoptimalkan segala kebijakan yang terbukti efektif utuk menanggulangi covid-19. Seperti, konsolidasi vaksinasi covid-19 yang melibatkan banyak pihak, utuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster," ujar Erlina dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/8).
Baca juga: Badan POM akan Dorong Izin Vaksin Cacar Monyet
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa cakupan vaksinasi covid-19 dosis pertama yang telah mencapai 86% dan dosis kedua 72% dari target, sudah dalam kategori baik. Namun, masih perlu peningkatan vaksinasi pada kelompok lansia dan anak-anak.
Dalam beberapa tahun ke depan, covid-19 masih akan terus hidup berdampingan dengan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian masih harus terus berjalan, agar tidak terjadi lonjakan kasus covid-19.
Saat ini, positivity rate Indonesia pada minggu ketiga Agustus 2022 berada di angka 11,7%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rekomendasi WHO, yakni 5%. Selain itu, dalam satu pekan terakhir, terapat kenaikan BOR nasional sebesar 0,14% menjadi 30%.
Baca juga: Ini 3 Provinsi dengan Laju Vaksinasi Booster Rendah
Melihat kondisi tersebut, Erlina mengimbau semua pihak untuk melakukan langkah antisipasi, agar penularan covid-19 dapat terkendali. "Kalau masih ada penularan, berarti potensi mutasi tinggi, sehingga ada ancaman varian baru. Tugas kita adalah mencegah adanya varian baru," pungkasnya.
Kepada masyarakat, dirinya meminta agar tidak mengabaikan protokol kesehatan dan tetap melakukan pola hidup sehat. "Sudah terbukti di berbagai negara, dengan adanya penularan variant of concern yang luas, PHBS itu mampu menekan laju penyebaran virus," tutup Erlina.(OL-11)
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved