Kemenko PMK Kebut Tuntaskan Pembentukan Gugus Tugas Daerah GNRM

SEBAGAI upaya mempercepat pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Indonesia Timur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Region Timur.

Rapat yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy di Makassar, Sulsel tersebut diikuti peserta yang berasal dari 10 provinsi wilayah Indonesia Timur (Intim), yakni 125 kab/kota yang hadir secara luring dan 19 kab/kota yang bergabung secara daring, Rabu (27/7).

Dalam kesempatan itu, Menko PMK memberikan arahan sekaligus Membuka Rakornas Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Daerah GNRM tersebut. Dalam arahannya Menko PMK meminta pembentukan GTD GNRM di wilayah timur dipercepat untuk bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Menurut data, pada Maret 2022 tercatat angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4 persen. Jumlah ini menurun 0,71 persen dari jumlah per September 2021 yakni 9,71 persen.

"Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, Karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen," kata Muhadjir.

Adapun pembentukan GTD GNRM hingga saat ini telah mencapai 71% atau sebanyak 365 dari 514 kab/kota. "Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan Gugus Tugas Daerah perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menko PMK menilai progres pembentukan Gugus Tugas tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penguatan program dan kegiatan. Revolusi Mental bukan hanya sebuah slogan atau folosofi untuk diucapkan dan dipahami, namun juga perlu diimplementasikan dalam wujud aksi nyata.

GNRM menurutnya, baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur Pentahelix, yaitu 5 pihak pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

"Untuk itu tiap Gugus Tugas Daerah GNRM perlu didorong melibatkan lintas pelaku tersebut khususnya untuk bersama-sama melaksanakan Aksi Nyata. Mulai dari hal kecil saja dulu seperti gotong royong warga untuk membantu warga miskin, membersihkan lingkungan RT, hingga penanaman pohon produktif atau buah,” kata Muhadjir.

Dengan adanya Rakor ini diharapkan gugus tugas gerakan nasional di setiap kabupaten kota bisa berjalan dengan baik dan bisa melaksnaakan aksi nyata.

“Tentu dengan rakor kita berharap kita bisa memastikan bahwa GNRM ini bisa berjalan dengan baik dan dapat mendorong satu Pemda mempunyai satu unggulan aksi nyata,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan, Indonesia Timur harus bangkit dan menuju kesejahteraan melalui Gerakan Revolusi Mental. "Karena itu perlu melakukan perubahan yang bisa bersifat mendasar dan revolusioner mencakup berbagai sektor,” ungkapnya.

Hadir dalam rakor tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi, Perwakilan dari Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, dan Kemenko Marves selaku Koordinator Program Gerakan GNRM serta para peserta Rakor Regional Wilayah Timur.

Menko PMK juga memberikan Piagam Penghargaan atas Pembentukan 100% Gugus Tugas Daerah di Provinsi dan seluruh Kab/Kota serta cinderamata Gerakan Nasional Revolusi Mental apresiasi sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas GNRM Wilayah Timur. (RO/OL-15)