KLHK Bakal Angkat Isu Rehabilitasi Mangrove dan Gambut di Forum G20

INDONESIA akan menjabarkan keberhasilan dalam melakukan rehabilitasi mangrove dan gambut kepada dunia internasional pada forum G20 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro.

"Isu yang akan kita angkat dalam forum G20 salah satunya membuat platform pembelajaran rehabilitasi mangrove dan gambut," kata Sigit dalam Media Briefing di Gedung KLHK Kebon Nanas, Jakarta Timur, Senin (13/6). Dalam melakukan rehabilitasi mangrove dan gambut, pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi lengkap. Mulai dari Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, hingga Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2016 hingga membentuk Badan Restorasi Mangrove dan Gambut.

Adapun, selama 2021, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah melakukan berbagai kegiatan guna menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam memulihkan ekosistem gambut dengan target seluas 1,2 juta hektare dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare hingga tahun 2024.

Dari target yang diberikan pemerintah, BRGM berhasil merestorasi gambut seluas 300 ribu hektare di 2021 melalui strategi 3R, yaitu Rewetting (pembangunan 774 unit sekat kanal dan 110 unit sumur bor), Revegetasi seluas 325 hektare dan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat sebanyak 279 unit.

Restorasi gambut dilakukan di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Selain pembangunan IPG, tahun 2021 ini BRGM melakukan pemeliharan sebanyak 4.032 unit sumur bor dan 8.059 unit sekat kanal. Juga melakukan perbaikan terhadap 586 sumur bor dan 339 unit sekat kanal yang dibangun pada periode sebelumnya.

Sementara itu untuk rehabilitasi mangrove BRGM di 2021 mencapai 34.911,72 hektare atau sebesar 105,79%, hasil tersebut melebihi target penanaman tahun ini seluas 33.000 hektare yang dilakukan di sembilan provinsi prioritas yaitu Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Kita akan gunakan platform ini dengan melibatkan berbagai negara seperti Kongo, Peru dan lainnya yang difasilitasi oleh G20 untuk saling tukar pengalaman dan informasi. Bila perlu kita undang mereka untuk bisa belajar di Indonesia," tutur Sigit.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, dalam forum G20 Indonesia akan mengusung tiga topik utama yang akan dibahas, yakni supporting more sustainable recovery, enhancing land and sea based actions to support environment protection and climate objectives, dan enhancing resourches mobilization to support environment protection and climate objectives.

Siti berharap, tiga topik utama yang akan didiskusikan oleh negara-negara G20 dapat menghasilkan solusi pada aspek lingkungan dan perubahan iklim. Tujuan lainnya, juga mencapai target-target yang telah ditetapkan pada Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celsius.

"Negara-negara G20 menguasai sekitar 80% perekonomian dunia tapi juga menghasilkan sekitar 80% emisi gas rumah kaca secara global dan polusi plastik. Tapi di saat yang bersamaan, ini menjadi kekuatan untuk bisa menjawab dan mengatasi tantangan yang ada," kata Siti. (H-1)