Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM mendukung program pemerintah yang selaras dengan program kerja kepengurusan organisasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) siap melahirkan 416 desa wisata baru di seluruh Tanah Air.
Hal ini mengemuka dari kegitan “Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” yang digelar secara daring, Selasa (19/4).
Harapan munculnya desa-desa wisata baru ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang yang melihat semangat dan antusias dari masing-masing kabupaten anggota Apkasi dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing untuk dijadikan desa wisata.
“Asumsi kami memiliki 416 pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi dan ini yang akan kita dorong untuk minimal satu kabupaten melahirkan satu desa wisata baru,” katanya.
Latar belakang Apkasi ingin mendorong tumbuhnya desa wisata, lanjut Sarman, “Pertama bahwa kita ini memiliki banyak potensi alam yang sangat memenuhi syarat untuk dijadikan desa wisata."
Baca juga: Pemkab Semarang Siapkan 5 Desa Wisata untuk Tujuan Liburan
"Kedua, untuk menggerakkan ekonomi desa, salah satu caranya adalah menjadikannya desa wisata sebagai mesinnya," jelasnya.
"Dengan adanya desa wisata akan menjadi media promosi dalam menjual beraneka ragam produk dan jasa unggulan di daerah. Tentunya desa wisata ini akan disesuaikan dengan karakteristik atau kearifan lokal,” ucap Sarman.
Desa-desa wisata ini, masih menurut Sarman bisa berbasikan potensi alam, sosial budaya, religi, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.
“Saya rasa banyak sekali hal-hal unik dari daerah kita yang layak untuk diangkat menjadi sebuat atraksi yang menjadi magnet untuk para wisatawan. Jangankan turis-turis manca negara, wisatawan dalam negeri saja potensinya masih sangat besar untuk dijadikan sebagat target pangsa pasar,” imbuhnya.
Sarman melanjutkan, dalam rangka menumbuhkan potensi-potensi di daerah yang layak untuk diangkat inilah Apkasi menggelar kegiatan webinar ‘Ekspose Pendokumentasian Best Practice dan Studi Tiru Desa Wisata” sebagal langkah awal.
“Hari ini dilakukan ekspose pendokumentasian hasil kerja tim khusus Apkasi yang diterjunkan ke tiga desa wisata yang telah berhasil meraih Anugerah Desa Wisata tingkat nasional, yakni pertama di Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kedua di Desa Wisata Carangsari, Kabupaten Badung-Bali dan ketiga Desa Wisata Kaki Langit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” katanya.
Sebagai rencana tindak lanjut, Sarman menjelaskan berangkat dari paparan ekspose best practice yang dilakukan, Apkasi akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan studi tiru ke 3 destinasi desa wisata yang telah didokumentasikan tersebut.
“Ini menjadi bagian dari peran Apkasi untuk senantiasa mendukung program pemerintah pusat. Apkasi juga berharap ke depan pemerintah bisa menganggarkan dana khusus untuk percepatan pembentukan desa wisata ini,” lanjutnya.
Sarman juga menambahkan, Apkasi saat ini sedang mempersiapkan naskah nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan dua kementerian sekaligus, pertama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kedua dengan Kementerian BUMN.
“Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah adanya upaya kongkrit untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata. Kami yakin dengan dukungan kedua kementerian tersebut bisa mendorong lebih cepat pengembangan desa wisata dalam berbagai aspek,” tukasnya.
Apkasi, lanjut Sarman, sebagai wadah kerjasama antar pemerintah kabupaten seluruh Indonesia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang berbasis kearifan lokal menjadi prioritas program kerja Apkasi ke depan. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan daerah secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa,” katanya.
Sarman pun berharap, daerah segera melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan agar memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini, sebutnya, sejalan dengan fokus Tourism Working Group G20 yang mengusung pemulihan sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Community Based Tourism (CBT).
“Pemulihan sektor pariwisata daerah melalui pengembangan desa wisata yang sedang kami laksanakan ini, merupakan salah satu upaya Apkasi dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten selaku anggota agar mampu membangun desa wisata yang berkelas,” tukas Sarman. (RO/OL-09)
Program Mudik ke Jakarta yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respons positif dan dinilai memberi dampak nyata bagi para mitra selama periode Lebaran 2026
KBRI Warsawa sukses gelar FamTrip 2026 untuk tour operator Polandia guna promosikan destinasi Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta sebagai pasar potensial Eropa.
Meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk berlibur ke Australia mendorong hadirnya pameran wisata yang menawarkan beragam kemudahan, promo menarik, dan inspirasi perjalanan.
PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) memborong dua penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi Grand Honors 2026.
Dewan Pakar Pariwisata Taufan Rahmadi menekankan pentingnya destinasi alternatif di Labuan Bajo untuk cegah overtourism dan menjaga ekosistem Komodo.
FHTB 2026 hadir kembali di BNDCC Bali pada 28-30 April 2026. Menampilkan 200+ perusahaan global, kompetisi kuliner, dan tren pariwisata berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved