Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA menegaskan komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan lingkungan laut di Tanah Air.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri One Ocean Summit secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/2).
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melakukan konservasi perairan laut.
Pemerintah memiliki target, hingga 2030, kawasan laut seluar 32,5 juta hektare akan dikonservasi.
"Sampai dengan 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5%. Kami optimis komitmen kami di 2030 bisa terpenuhi," ujar Jokowi.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025. Berbagai upaya terus dijalankan mulai dari rencana aksi penanganan sampah hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah.
Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi perhatian utama.
"Kami menargetkan rehabilitasi terhadap 600 ribu hektare mangrove hingga 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan namun juga pada perubahan iklim," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Satu kebijakan lain yang juga dikedepankan pemerintah adalah dengan mengatur sistem penangkapan ikan sehingga tidak merusak ekosistem laut.
Pada agenda COP26 yang dihelat tahun lalu, Indonesia bersama negara-negara kepulauan di seluruh dunia menyerukan pentingnya mempererat keterkaitan antara laut dan perubahan iklim.
Dengan kekuatan yang begitu besar, Jokowi yakin permasalahan laut dan iklim akan bisa ditangani dengan baik. "Pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan pada dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi. Kami telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang menunjukkan hasil baik," pungkasnya. (OL-8)
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved