Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat untuk semangat menyambut tahun 2022, walaupun Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dengan gotong royong, ia yakin segala persoalan yang dihadapi negara dapat terselesaikan dengan baik.
“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19. Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/12/2021).
Puan menyampaikan, berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang 2021. Ia juga mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan berintrospeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat Covid -19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.
“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.
“Banyak tenaga kesehatan tumbang, dan korban meninggal pun tidak sedikit. Tapi kita bersyukur, Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi Pandemi Covid-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, kita harus terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus,” sambungnya.
Hal tersebut penting apalagi varian Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik namun tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran Covid-19.
“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari Covid-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” sebutnya.
Lebih lanjut Puan mengatakan, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu juga dalam memperkuat imunitas, dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat yang baru yakni hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.
Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha.
“Setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran, melakukan upaya agar Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius,” ucap Puan.
Sepanjang tahun 2021, bencana alam banyak terjadi dan menyebabkan sejumlah korban jiwa. Termasuk yang terjadi jelang akhir tahun yaitu erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.
“Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru dan korban-korban bencana alam lainnya. Kami berharap mitigasi bencana ke depan bisa lebih baik untuk meminimalisir jatuhnya korban,” ungkap Puan.
“Kita juga tidak melupakan peristiwa memilukan jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu pada Januari 2021 dan tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang menyebabkan meninggalnya putra-putra terbaik bangsa. Mari kita doakan semoga arwah saudara-saudari kita tenang di sisi Tuhan,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif khususnya di bidang keamanan. Hal ini mengingat masih cukup banyaknya kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, termasuk bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada bulan Maret 2021.
“Ditambah rangkaian kekerasan di Papua yang tak sedikit menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun personel keamanan. Menjadi tugas negara untuk memastikan keselamatan seluruh warganya,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Meski begitu, Puan memberikan apresiasi untuk jajaran keamanan dan pertahanan negara yang terus berupaya memberikan perlindungan bagi rakyat. Baik itu jajaran TNI, Polri, dan BIN.
“Kami berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, apalagi di tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” paparnya.
Persoalan yang masih harus mendapat perhatian lebih negara, disebut Puan, adalah soal peredaran narkoba yang mengancam masa depan penerus bangsa. Selain itu kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi.
“Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.
RUU TPKS sendiri sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).
“Dari aspek legislasi, DPR RI telah menyelesaikan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) pda Masa Persidangan II ini. DPR RI dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan fungsi legislasi, akan memperkuat tata kelola pembentukan Undang Undang, yaitu taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat,” urainya.
Kemudian dalam fungsi pengawasan di tahun 2021, DPR RI telah memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu juga mengenai penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kinerja aparatur pemerintah.
“Dalam menjalankan peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI pada masa sidang ini telah menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen, demi memperjuangkan kepentingan nasional dan menyuarakan pandangan Indonesia atas berbagai persoalan internasional,” terang Puan.
“Diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI, diarahkan untuk memperkuat upaya global dalam melakukan pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, akses vaksin bagi seluruh rakyat, serta mitigasi global dalam mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi ke depan,” imbuhnya.
Puan pun memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja-kerja Pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan juga lembaga yudikatif.
“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” tutup Puan. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved