Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada 2045 nanti harus disiapkan saat ini dengan mencetak anak muda yang kreatif dan menciptakan inovasi untuk kemajuan bangsa.
Dia mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai mencontoh Brasil yang dinilai gagal dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Diketahui bahwa resesi ekonomi yang terjadi di Brasil banyak memengaruhi sektor formal. Terjafi defisit anggaran yang besar yang berdampak pada tidak mampunya mengalokasikan sumber daya yang memadai.
"Ada negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi, yaitu Brasil dan Afrika Selatan. Dua negara ini gagal mencetak anak muda (yang kreatif). Karena masalah pelik dan pemerintah yang abai dengan tidak mendorong anak mudanya kreatif untuk ekonomi," ungkapnya dalam Studium Generale Universitas Terbuka secara virtual, Rabu (15/12).
Selanjutnya, Bamsoet menjelaskan, ada dua negara yang dianggap berhasil memanfaatkan pelung bonus demografinya, yakni Korea Selatan (Korsel) dan Tiongkok. Dengan Korean music atau K-pop membawa Korsel mendunia atau trendsetter.
Baca juga : Perjalanan 25 Tahun Tim Bedah Saraf Siloam Melayani Indonesia
"Di Korsel, sampai hari ini didominasi oleh anak muda dan mengusasi dunia dengan K-Pop serta budayanya. Bedah plastik juga sampai ke mancanegara, ini anak muda yang menggerakan. Kita jangan terjebak pada kegagalan dua negara tersebut. Kita ingin berhasil seperti Korsel dan Tiongkok," harapnya.
Indonesia yang akan berulang tahun ke-100 pada 2045 bakal dihadapkan pada bonus demografi. Pada periode itu, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu 70% jumlah penduduknya adalah usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif atau berusia 14 tahun dan di atas 65 tahun.
Diketahui bahwa sampai saat ini para pemuda yang jumlahnya lebih dari 67 juta jiwa di negeri ini baru menjadi objek pembangunan dan belum menjadi subjek pembangunan nasional
"Di 2045, 70% penduduk Indonesia berusia produktif atau anak-anak muda. Lalu, 270 juta akan bertambah menjadi 380 juta pada 2045. Kalau negara atau pemerintah salah membentuk para pemuda ini efektif atau berinovasi, maka bonus demografi ini tidak akan memberikan manfaat apa apa, jadi sia-sia," tutupnya. (OL-7)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran, hingga manajemen pendidikan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dengan memisahkan penyelenggaraan pileg dan pilpres mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Khususnya dalam melahirkan wakil rakyat yang berkuliatas.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Dalam jangka pendek, pemerintah harus mampu menurunkan harga avtur. Karena harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket pesawat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved