Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 dosis pertama telah menembus angka 100 juta. Hingga saat ini orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama sudah di angka 108,5 juta. Sementara itu untuk dosis kedua sudah di angka 30 persen atau kurang lebih 63,5 juta masyarakat telah mendapatkan dua kali penyuntikan dari 208 juta orang. Total jumlah vaksin yang sudah disuntikkan sejumlah 172 juta.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meski total jumlah vaksin yang disuntikkan 172 juta, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) pemerintah terutama dari sisi sasaran vaksin, yaitu kelompok lanjut usia (lansia).
"Lansia baru 7,6 juta atau 35 persen yang mendapat vaksin dari 21,5 juta. Artinya masih ada lansia yang belum mau divaksin," kata Siti Nadia dalam diskusi online dengan tema "Masih Ada Hoaks di Antara Kita dan Vaksin Covid-19", Selasa (19/10).
Siti Nadia menambahkan, meski lansia masuk dalam prioritas vaksinasi Covid-19, namun kecepatan penyuntikan pada lansia lambat karena masih banyak lansia yang salah persepsi dan ada pula menolak divaksin.
"Persepsi yang salah ini bisa juga dikarenakan mereka menerima informasi atau pun hoaks yang kemudian membuat mereka tidak yakin untuk divaksin," ujarnya.
Selain pada lansia, tantangan vaksinasi Covid-19 juga pada remaja usia 12 hingga 17 tahun. Orang tua remaja ragu anaknya mendapat vaksinasi karena informasi yang beredar.
Menurut Siti Nadia, sejak Januari tercatat 2.000 hoaks mengenai vaksinasi Covid-19 yang beredar. Sayangnya, sekitar 50 persen masyarakat Indonesia tidak mengecek informasi yang didapat apakah benar atau tidak. Mereka yang membaca informasi itu terkadang menjadi ragu atau bahkan meyakini informasi itu apalagi jika yang mengirimkan informasi adalah orang yang dipercaya.
"Orang Indonesia sangat care dengan orang lain. Sehingga begitu menerima berita yang sepertinya akan membahayakan kerabat, teman atau pun, langsung disebar ke kelompok WhatsApp grup, langsung di share. Ini kadang-kadang yang membaca menjadi ragu divaksin atau meyakini. Kalau mau lihat situs Kominfo, itu ada info yang menjelaskan postingan hoaks atau bukan," tutur Nadia.
Baca juga : Jelang Pandemi Menuju Endemi, Walau Sudah Vaksinasi Tetap Jaga Prokes
Direktur Pengelolaan Media, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nursodik Gunarjo mengakui jika jumlah hoaks yang beredar di masyarakat terkait Covid-19 sudah 2 ribu. Namun, jumlah itu merupakan anak-anak dari info hoaks.
"Induknya 363 substansi. Tetapi dari substansi itu beranak pinak. Kalau data di kami 1.957, tetapi itu data terakhir pada 19 September pukul 06.00 WIB di trust positif kominfo.co.id. Kalau jam ini mungkin bisa sejumlah itu," kata Nursodik.
Ia memaparkan, info hoaks Covid-19 banyak disebar melalui WA dan Facebook (FB). Dua platform ini sering dipakai masyarakat untuk menyampaikan ke teman-teman mereka. Namun terkait isi, mereka tidak create.
"Mereka dapat dari orang lain. Baca judul langsung disampaikan ke orang lain, share. Kita mengkhawatirkan karena literasi digital masyarakat rendah. Artinya mereka pikir apa yang di medsos, itu adalah hal benar belaka. Oleh karena itu tanpa pikir panjang langsung bagi ke orang lain. Ini konsidis berbahaya, karena kelihatan sepele tapi dampaknya sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya kita dalam pemberantasan Covid-19. Apalagi terkait vaksin yang masih banyak terpapar oleh isu-isu tidak benar," ungkapnya.
Terkait info hoaks ini, menurut Nursodik, pemerintah telah bersikap tegas. Arahan dari pimpinan di Kemenkominfo, terkait hoaks vaksin langsung takedown. Langkah takedown adalah upaya upaya hilir. Sedangkan di hulu, Kemenkominfo melakukan edukasi dan literasi khususnya literasi digital mengenai Covid-19.
"Di tengah, Kemenkominfo melakukan tracing dan traking konten hoaks. Hilir ada takedown dan penegakan hukum. Tiga langkah ini sejauh ini berjalan baik. Selama tiga hal ini berjalan efektif dan kontinyu, konten hoaks akan berkurang. Kalau dilihat tren akhir-akhir ini menurun dibanding awal dulu," kata dia.
Sementara itu Redaktur Eksekutif Katadata.co.id, Muchamad Nafi mengatakan, isu hoaks mengenai vaksin Covid-19 dilihat berdasarkan kontennya tidak baru. Informasi hoaks itu terkadang direproduksi dengan kontesn yang sama tetapi dikemas dalam bungkus sedikit berbeda.
Sebagai contoh konten efektivitas vaksin, dan vaksin mengandung chip. Ketika Presiden Joko Widodo divaksin, yaitu pada Januari, informasi hoaks vaksin muncul Februari-Maret dengan kontens yang sama. Saat survei dilakukan pada Juni, info hoaks masih seputar itu dan sebagain dipercaya masyarakat.
"Memang ke depan masih perlu kolaborasi antara government dan stakehorder. Bagaimana membangun kerjasama dengan komunitas karena sekarang banyak komunitas berperan mengambil kebijakan di ekosistem, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Itu penting sebagai salah satu speaker bahwa vaksin dan Covid-19 yang benar," ucapnya. (RO/OL-7)
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved