Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus mendorong pemenuhan hak bermain bagi anak, salah satunya dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
Kemen-PPPA melakukan sertifikasi bagi daerah yang memilki RBRA. Sertifikasi itu bertujuan menciptakan RBRA yang memenuhi standarisasi keamanan dan kenyamanan bagi anak.
"Dalam rangka percepatan dan ini menjadi indikator terwujudnya Kabupaten Layak Anak, ingin memastikan bahwa negara hadir untuk menyediakan hak bermain anak dengan memberikan ruang bermain anak. Hak bermain harus Diimpelentasikan, harus menyenangkan, aman dan terlindugi," ungkap Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rohika Kurniadi Sari saat memberikan sambutan pada acara sertifikasi 28 RBRA bagi Kabupaten/Kota di Depok, Senin (11/10).
Lebih lanjut, dirinya menegaskan adanya sertifikasi itu merupakan langkah awal bagi Indonesia bisa mewujudkan negara maju yang peduli dan aman bagi anak-anak. Dengan adanya RBRA yang bersertifikasi, diharapkan para orang tua lebih mau mengajak Anak-anak bisa bermain di RBRA.
"RBRA ini sebagai salah satu bagian dari pembentukan karakter Anak melalui ruang bermain, karena dengan hadirnya gadget yang minim pengawasan, hak anak bermain itu sudah bergeser, bermain bisa menumbuhkan banyak hal, melatih motorik, kreatifitas, bahasa dan lainnya," Jelas Rohika.
Baca juga : Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan di Masa Pandemi
Kemen-PPPA juga aktif melakukan audit ke mengenai hal tersebut. 28 RBRA yang telah di audit sejak tahun 2018 ini, telah bersertifikasi sesuai dengan penilaian dari tim audit, yang di ketuai oleh Rino Wicaksono.
"Kami menginginkan RBRA ini menjamin kemanan anak tanpa diskriminasi, dijamin tempat itu sehat, sehingga kemudian anak itu memilki tempat bermain, untuk melepaskan kegundahan nya, orang sedih kalau bermain akan menjadi senang," ungkap Rino.
Saat ini pemerintah daerah didorong agar bisa menciptakan RBRA yang sesuai standarisasi. Kedepan, Rino mengatakan dengan adanya sertifikasi dan standariasi ini Indoensia bisa menjadi negara maju yang ramah terhadap anak.
"Kita ingin mencontoh negara yang sudah maju, dengan memperhatikan ruang bermain anak, ini bisa menjadi langkah awal," ujarnya. (OL-7)
Pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha.
Menteri PPPA Arifah Fauzi pastikan pengawalan ketat implementasi UU PPRT yang baru disahkan DPR RI untuk lindungi hak PRT dan cegah kekerasan.
Disahkannya RUU PPRT menjadi Undang-Undang (UU) sebagai hadiah peringatan di Hari Kartini dan juga di Hari Buruh pada 1 Mei yang akan datang.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Di tempat ini, interaksi sosial, edukasi, rekreasi, hingga hiburan dapat tumbuh berdampingan secara harmonis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Pembatasan usia dalam penggunaan media sosial merupakan instrumen kebijakan yang penting.
Setelah regulasi, orangtua harus tetap memegang peran utama dalam mendampingi anak menghadapi dunia digital.
IOH akan menjadi mitra resmi distribusi untuk game-game rilisan DFC
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved