Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan bahwa survei pemetaan laut dalam di Indonesia masih jauh dari maksimal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia baru melakukan survei sebatas hasil inversi atau pemantauan anomali di dasar laut.
"Batimetri Nasional (BATNAS) masih sebatas hasil inversi data gravity anomaly hasil pengolahan data altimetri, dengan menambahkan data pemeruman (sounding)," ujar Kepala BPPT Hammam Riza dalam seminar virtual, Selasa (31/8).
Tidak hanya Indonesia, secara global pemetaan dasar laut dalam pun masih kurang dari 18%. Menurut dia, upaya pemenuhan liputan survei batimetri secara global yang komprehensif menjadi isu penting.
Baca juga: Indonesia Rawan Terdampak Perubahan Iklim Global
Bagi Indonesia, potensi laut merupakan kekayaan alam yang harus dimaksimalkan untuk pembangunan nasional. Pemetaannya sekaligus menjadi bukti kekuatan dalam menjaga kedaulatan sebagai negara maritim.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 2011, data batimetri merupakan salah satu komponen dalam membentuk Informasi Geospasial Dasar (IGD). Ini akan menjadi referensi dalam menghasilkan Informasi Geospasial Tematik (IGT), yang penting untuk menunjang perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
Baca juga: KKP Klaim Laut Indonesia Bebas Cantrang
Oleh karena itu, peran teknologi pemetaan laut dalam sangat penting untuk menjawab berbagai isu. Baik global, regional maupun nasional, yang memerlukan penyelesaian.
"Yang kita lakukan dengan menguasai teknologi, menggunakan dan menjamin keberhasilan penerapan, ujungnya untuk ekonomi, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," imbuh Hammam.
Indonesia memiliki infrastruktur kapal riset yang cukup memadai. Setidaknya, ada 12 kapal riset yang tersebar di beberapa institusi, seperti BPPT, LIPI, PUSHIDROSAL, KKP dan P3GL-ESDM. "Tantangannya, bagaimana dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang menjawab berbagai persoalan," pungkasnya.(OL-11)
Asuransi Raksa telah melakukan strategi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
Google Maps dan Waze, dua aplikasi navigasi populer, baru-baru ini mengumumkan sejumlah fitur baru.
Bagi pecinta fotografi mobile, memiliki smartphone dengan kualitas kamera setara iPhone 15 adalah impian. Namun, harga yang tinggi seringkali menjadi penghalang.
Festival LIKE pertama di 2023 lebih menekankan pada strategi FOLU Net Sink 2030 dan perhutanan sosial, maka tahun ini Festival LIKE 2 akan menekankan pada teknologi ramah iklim.
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
Realme kembali meluncurkan produk terbarunya, Realme 13, yang menawarkan sejumlah fitur canggih dengan harga terjangkau, yaitu sekitar Rp2 jutaan.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved