Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo sudah mencapai 95%. Proses pembangunan pun terus berlanjut dan ditargetkan rampung pada awal September mendatang.
"Pembangunan sudah 95%, lanjut sambil UKL UPL diselesaikan oleh PUPR," ungkap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem KLHK Wiratno kepada Media Indonesia, Rabu (4/8)
Pihaknya menghargai usulan UNESCO untuk Taman Nasional Komodo. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kunjungan dengan skala internasional.
Baca juga: UNESCO Minta Indonesia Hentikan Sementara Proyek di Taman Nasional Komodo
"Ini mau selesai akhir Agustus atau awal September. Nanti, kita buat manajemen pengunjung dan kualitas kunjungan. Juga ada Information center besar, agar pengunjung dapat mengetahui sejarah alam, pulau-pulau dan komodo yang sangat purba ini," imbuh Wiratno.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan destinasi wisata hanya 1% dari total wilayah, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar. "Pembangunan untuk sarana dan prasarana luasnya tidak ada 1 hektare dari Taman Nasional Komodo, yang luasnya mencapai 173.300 hektare," pungkasnya.
Menyoroti kekhawatiran UNESCO terkait ekosistem Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu World Heritage, pihaknya memastikan terus memantau kondisi dan dampak lingkungan dari pembangunan.
Seperti, 3.022 komodo yang hidup di Taman Nasional Komodo tidak merasakan dampak pembangunan tersebut. Lebih spesifik, dia menyebut ada 1.320 ekor komodo yang hidup di sekitar Pulau Rinca, yang kini tengah dibangun.
Baca juga: BOR RS Menurun, Sandiaga: Ada Titik Terang Pembukaan Wisata
"Ada 8 ekor komodo yang paling sering aktif di sekitar pembangunan. Kita sudah memantau dampak kegiatan aktivitas manusia dan tidak terbukti ada komodo yang terbunuh atau meninggal," ungkap Wiratno.
Terkait isu pengusiran masyarakat setempat, dia memastikan hal itu juga tidak terjadi. Bahkan, mayarakat di sana turut merasakan dampak positif pembangunan Taman Nasional Komodo.
"Dibangun pagar agar Komodo tidak masuk. Sekarang, dibangun pagar di Kampung Komodo dan Kampung Rinca. Di sana juga sudah ada geliat wisata, seperti diving," terangnya.(OL-11)

Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Kementerian Kehutanan berencana mengembangkan konservasi eksitu Komodo di luar kawasan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata alternatif.
Seekor bayi Komodo ditemukan masuk ke pondok milik warga di Dusun Londang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur (NTT).
PEMERINTAH menegaskan bahwa rencana peminjaman satwa liar dilindungi jenis komodo ke Jepang akan dilakukan secara sangat hati-hati, terukur, dan mengedepankan kepentingan konservasi.
Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Suzuki Norikazu, Jepang menegaskan Indonesia sebagai mitra strategis di sektor kehutanan.
Pemerintah Jepang bahkan berencana menyelenggarakan upacara penyambutan khusus saat komodo tiba di Jepang.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Jepang dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan konservasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved