Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Bencana akibat dampak siklon tropis Seroja yang terjadi di beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa duka yang cukup mendalam.
Update terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada (4/4) tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 182 orang.
Awal April 2021, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis beberapa kali peringatan dini cuaca ekstrem dan adanya bibit siklon tropis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, menurut Miming Saepudin, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, kejadian siklon tropis di dekat Indonesia biasa terjadi antara bulan April - Mei dan November - Desember.
Baca juga: Polri Bakal Lacak Alat Tes Covid-19 Bekas di RS atau Laboratorium
Siklon tropis Seroja sendiri merupakan siklon terbesar kedua yang terjadi di Indonesia setelah siklon tropis Kenanga yang pernah terjadi di Selatan Jawa.
"Setelah peringatan dini tersedia dan terinformasikan, maka tantangan lain bagi pemerintah terkait pengurangan risiko dampak bencana adalah bagaimana peningkatan pemahaman dan respons stakeholder atau masyarakat. Peningkatan struktur lingkungan dalam menghadapi bencana juga perlu diperhatikan," ungkap Miming dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Tim Intelijensi Penanggulangan Bencana, Kamis (29/4) lalu.
Menurut Dr. Perdinan, dosen Institut Pertanian Bogor, BMKG sudah memiliki alat yang cukup baik untuk memberikan peringatan dini tersebut. Hanya saja selanjutnya adalah bagaimana respons pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait laporan tersebut.
"Pertanyaannya adalah bagaimana respon pemerintah menanggapi peringatan dini tersebut? kita harus menginformasikan semuanya dengan cepat dan tepat. Itu yang masih menjadi tantangan," ungkap Perdinan.
Menurut Perdinan, tidak hanya BNPB yang perlu merespons peringatan dini tersebut. Perlu dibangun kesiapsiagaan di tingkat pemerintah daerah bahkan masyarakat.
"Kolaborasi dari tingkat pusat, daerah, hingga masyarakat perlu dipertajam," tegas Ferdinan.
Menanggapi hal tersebut, Drs. Sintus Carolus selaku Plh. Sekretaris BPBD Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah daerah NTT sudah melakukan tindak lanjut terkait peringatan dini dari BMKG sejak bulan September 2020.
"Dengan adanya peringatan dini dari BMKG, kami mengirimkan surat ke setiap Kabupaten/Kota, melaksanakan himbauan dan penegasan kepada masyarakat, serta sosialisasi" jelas Isyak.
Berdasarkan informasi lapangan yang diperoleh tim survey dan pemetaan BNPB, masyarakat sudah menerima informasi tersebut namun tidak mengira dampak siklon tropis seroja akan berdampak sebesar itu.
Untuk kerusakan sendiri, dampak yang paling parah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Adonara, dan Kabupaten Alor.
"Semua daerah terdampak adalah daerah-daerah yang berada di kawasan alur air di muara," Jelas Abdul Muhari selaku Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.
Menurut Abdul Muhari, karena daerah-daerah tersebut tidak masuk ke dalam siklus daerah banjir, maka masyarakat tidak menganggap bahwa daerah tersebut merupakan salah satu yang harus dihindari.
"Ini yang harus kita sosialisasikan dan berikan edukasi. Tidak seharusnya masyarakat membangun tempat tinggal di kawasan aliran air," ungkap Abdul.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB 2021, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang masif kepada masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana.
Abdul juga mengatakan, pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi.
Di akhir rapat koordinasi, Dr. Ir. Udrech, S.E., M.Sc selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB menyimpulkan, kolaborasi unsur pentaheliks sangat penting dalam hal peringatan dini. Kolaborasi dari instansi pemerintah termasuk juga akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana.
"Misalnya untuk siklon tropis Seroja ini, selain peringatan dini dari BMKG, penanganan bencana dapat didukung dengan data satelit dari Lapan," ujar Udrekh.
Kedepannya, para peserta rapat koordinasi berharap adanya satu data yang dapat dibangun secara kolaboratif dan diakses oleh siapapun. Data ini dapat digunakan untuk observasi atau dalam penanganan tanggap darurat apabila terjadi bencana.
Edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih awam juga diharapkan dapat dilakukan secara berkala dan terus menerus. (H-3)
PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, memasang lima unit sensor peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di titik rawan bencana tanah longsor dan banjir lahar dingin.
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
Khusus bagi warga yang tinggal di wilayah aliran sungai dan di bawah pegunungan untuk pindah sementara waktu ke tempat yang lebih aman. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang
Mereka telah lama kehilangan tempat tinggal akibat bencana longsor yang terjadi 24 Maret lalu.
Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan bencana tanah longsor dan pergerakan tanah. Bencana terjadi di 90 titik tersebar di 17 kecamatan.
total korban tanah longsor di lokasi tambang emas tradisional Desa Tulabolo, Bone Bolango bertambah menjadi 145 orang.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved