Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan proses vaksinasi merupakan sebuah ikhtiar besar warga negara Indonesia demi terbebas dari pandemi covid-19
Setelah menunggu proses uji klinis sejak pertengahan 2020, vaksin covid-19 dinyatakan aman dan efektif oleh BPOM serta suci dan halal oleh MUI
"Saya berharap vaksinasi covid-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar," ujar Jokowi melalui akun instagramnya, Rabu (13/1).
Baca juga: Gemetar, Vaksinator Jokowi: Bapak tidak Merasa Sakit
Setelah presiden, beberapa tokoh seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng Muhammad Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis menyusul divaksinasi.
Tidak hanya itu, influencer Raffi Ahmad juga mendapat kesempatan mengikuti proses vaksinasi tahap awal.(OL-5)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
16.450 dosis vaksin covid-19 Sinovac dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk program vaksinasi yang terkait pelayananan publik.
"Pemerintah berkomitmen menyediakan setiap dosis vaksin yang efektif serta aman,"
"Untuk itu masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan vaksin Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan juga sebagai vaksin booster,"
Yahya menjelaskan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan UU tentang Perlindungan Konsumen.
Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian booster bagi mereka yang telah menerima vaksin sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Tiongkok, sebanyak 88% masyarakat Tiongkok telah menerima vaksin dosis kedua dan 659 juta orang telah menerima booster.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved