Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berharap data uji klinis vaksin covid-19 Coronavac buatan Sinovac, bisa segera rampung dan dievaluasi.
Apabila vaksin Sinovac memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu, izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) bisa segera diterbitkan. Dalam hal ini, sebelum jadwal vaksinasi yang direncanakan pemerintah pada Januari 2021.
"Kami berupaya mengevaluasi setelah data kami terima. Diharapkan sebelum jadwal pelaksanaan vaksinasi dilakukan, EUA dapat diterbitkan," jelas Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/1).
Baca juga: Ini Rincian Jumlah Vaksin yang Diterima 32 Provinsi
Lucia mengatakan untuk mempercepat perizinan, BPOM menerapkan rolling submission. Data yang dimiliki industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap.
Sampai saat ini, BPOM masih menunggu data uji klinis fase 3 di Bandung untuk memastikan khasiat atau efikasi vaksin Sinovac. BPOM juga menggunakan data uji klinis Sinovac di Brasil dan Turki sebagai dasar persetujuan EUA.
"Setelah kita mendapatkan data tersebut, dapat diberikan persetujuan penggunaan. Untuk efektivitas vaksin kita terus memantau kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit di masyarakat dalam jangka waktu lama. Jadi, efektivitas vaksin diukur secara luas di masyarakat pada kondisi yang nyata," papar Lucia.
Baca juga: Menlu: Izin Vaksin AstraZeneca di RI Bisa Lebih Cepat
Terkait mutu vaksin Sinovac, BPOM dikatakannya telah melakukan evaluasi terhadap bahan baku, proses pembuatan, hingga produk jadi sesuai dengan standar penilaian internasional. Adapun pengecekan mutu melalui inspeksi langsung ke lokasi produksi.
"Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, BPOM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan berbahaya. Misalnya, pengawet boraks dan formalin," imbuhnya.
Diketahui, Indonesia sudah mendatangkan vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dosis. Vaksinasi covid-19 tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.(OL-11)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
16.450 dosis vaksin covid-19 Sinovac dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk program vaksinasi yang terkait pelayananan publik.
"Pemerintah berkomitmen menyediakan setiap dosis vaksin yang efektif serta aman,"
"Untuk itu masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan vaksin Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan juga sebagai vaksin booster,"
Yahya menjelaskan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan UU tentang Perlindungan Konsumen.
Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian booster bagi mereka yang telah menerima vaksin sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Tiongkok, sebanyak 88% masyarakat Tiongkok telah menerima vaksin dosis kedua dan 659 juta orang telah menerima booster.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved