Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INDONESIA akan memulai program vaksinasi sebagai salah satu upaya penanganan pandemi covid-19. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen merekomendasikan tiga hal pada Indonesia terkait program vaksinasi yang akan dijalankan.
Pertama, program vaksinasi itu harus berjalan dengan baik dan tidak serampangan. Hal itu diperlukan agar vaksinasi tidak menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah diminta untuk tidak tergesa-gesa menyuntikkan vaksin kepada masyarakat.
“Jadi, vaksin harus disuntikkan ke orang pada saat itu dinyatakan efektif. Perlu ada approval dari WHO tentang efektivitas dari vaksin dan juga approval paling tidak badan otorita nasioal, itu dapat memberikan rasa percaya publik,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (17/12).
“Risikonya ketika vaksin di roll out secara prematur, ini bisa menjadi bumerang. Misal, bila vaksin tidak aman, itu akan menjadi bola salju dan menjadi bumerang dari program vaksinasi yang dijalankan pemerintah,” sambung Satu.
Satu melanjutkan, sebagai rekomendasi kedua ialah Bank Dunia meminta agar pemerintah dapat memastikan bahwa vaksinasi dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Sebab menurutnya, uang bukan masalah dalam vaksinasi. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat.
Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam proses vaksinasi nanti ialah akan menghadapi beberapa orang atau kelompok yang menolak dirinya untuk divaksin. Dalam situasi ini, rasa percaya dan aman harus diberikan pemerintah dalam konteks tersebut. “Itu bisa diakali dengan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Tata kelola
Rekomendasi ketiga yakni terkait tata kelola pelaksanaan program vaksinasi harus berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Satu tidak meragukan kesiapan Indonesia dalam menjalankan program vaksinasi. Hanya, pemerintah perlu memastikan ketersedian vaksin akan mencukupi kebutuhan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di berbagai pulau.
Bila program vaksinasi berjalan dengan baik, kata Satu, maka pandemi diharapkan dapat dikendalikan dan berdampak pada perbaikan kinerja ekonomi. Kendati demikian, ketidakpastian masih akan terus membayangi selama vaksin itu belum dinyatakan efektif menangkal virus.
Oleh karenanya penerapan protokol kesehatan menjadi mutlak dilakukan hingga efektivitas vaksin benar-benar teruji.
“Vaksin itu memang bukan segala-galanya. Oleh karena itu semua ahli sudah memberikan pernyataan, dalam waktu dekat kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh hal ini harus tetap berjalan sampai kita tahu bagaimana efektivitas tersebut,” terang Satu.
Sejauh ini, WHO menilai Indonesia sudah memiliki progres yang luar biasa untuk mengembangkan program vaksinasi. "Kita memberikan banyak dukungan kepada banyak negara dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin di kelas menengah,” pungkasnya. (H-2)
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved