Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan sebanyak 192.691 keluarga Indonesia akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Desember 2020.
Sebelumnya, kekurangan anggaran dituding sebagai salah satu faktor program BLT Dana Desa diperpanjang dari rencana semula pada bulan September menjadi Desember 2020.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK Herbert Siagian mengungkap hingga 11 Oktober 2020, BLT Dana Desa telah disalurkan sebanyak Rp3,17 triliun untuk desa tanggap covid-19 dan pembangunan infrastruktur sebanyak Rp3,36 triliun.
"Secara rinci, BLT Dana Desa akan disalurkan Rp11,56 triliun kepada 74.152 desa untuk 2,4 juta KPM yaitu perempuan kepala desa dan 286.163 KPM untuk anggotanya yang menderita penyakit kronis," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/10).
Ia pun menyampaikan terdapat 1.119 desa dengan 192.691 KPM yang membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi penyaluran BLT Dana Desa termin III sampai Desember 2020 sebesar Rp146,1 miliar.
"Sinkronisasi data dan koordinasi sudah kita lakukan dengan kementerian terkait agar BLT Dana Desa ini lebih tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan anggaran," tegas Herbert.
Baca juga: Sebanyak 7 Juta Keluarga Terima BLT Dana Desa
Sementara itu, berdasarkan validasi data Kemensos terdapat 141.297 KPM dengan total dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp127,12 miliar. Sedangkan program BLT Dana Desa dan bantuan sosial tunai masuk dalam pos yang sama dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional.
Alokasi BLT Dana Desa tercatat Rp30,8 triliun dan bantuan sosial tunai non Jabotabek sebesar Rp32,4 triliun. Keduanya masuk dalam dana alokasi perlindungan sosial.
"Untuk perkembangan desa-desa dalam proses penyaluran BLT dana desa semakin baik setiap harinya. Kini desa yang sudah mengalokasikan BLT Dana Desa sekitar 72.855 atau 97% dari seluruh desa. Kemudian desa yang sudah melakukan pendataan sekitar 73.350 desa atau 98%, begitu juga desa yang sudah melakukan Masyarakat Desa Khusus (Musdesus) sebanyak 97%," pungkas Herbert.(OL-5)
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved