Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta untuk meningkatkan akurasi data desa seiring dengan penaikan alokasi dana desa 2021. Alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun atau naik 1,1% jika dibandingkan dengan tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu setelah mengetahui angka ketidakakuratan data desa yang masih tinggi. Ketidakakuratan data membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.
"Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah," ujar Syaikhu dalam rilis yang diterima Sabtu (19/9).
Tidak akuratnya data desa membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional.
Lebih jauh Syaikhu mengapresiasi penaikan alokasi dana desa walaupun tidak signifikan. Dia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, data desa presisi jadi sangat penting," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.
Sementara itu, perihal kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Kamis (17/9), Syaikhu menyebut hal tersebut terkait dengan rencana pembangunan aerocity. Menurutnya, pembangunan aerocity hendaknya disertai dengan penciptaan dan pemberdayaan desa unggulan dalam hal wisata, kuliner, UMKM, dan sebagainya di sekitar bandara
Keunggulan itu perlu dieksplorasi lebih dulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa yang akurat. "Ini bisa jadi proyek percontohan," tukasnya. (RO/R-1)
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
Uang senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved