Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta untuk meningkatkan akurasi data desa seiring dengan penaikan alokasi dana desa 2021. Alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun atau naik 1,1% jika dibandingkan dengan tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun.
Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu setelah mengetahui angka ketidakakuratan data desa yang masih tinggi. Ketidakakuratan data membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.
"Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah," ujar Syaikhu dalam rilis yang diterima Sabtu (19/9).
Tidak akuratnya data desa membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional.
Lebih jauh Syaikhu mengapresiasi penaikan alokasi dana desa walaupun tidak signifikan. Dia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, data desa presisi jadi sangat penting," tegas mantan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.
Sementara itu, perihal kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Kamis (17/9), Syaikhu menyebut hal tersebut terkait dengan rencana pembangunan aerocity. Menurutnya, pembangunan aerocity hendaknya disertai dengan penciptaan dan pemberdayaan desa unggulan dalam hal wisata, kuliner, UMKM, dan sebagainya di sekitar bandara
Keunggulan itu perlu dieksplorasi lebih dulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa yang akurat. "Ini bisa jadi proyek percontohan," tukasnya. (RO/R-1)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved