Menteri LHK : Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan, dirinya telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kepentingan pemerintah mengatur tentang nilai ekonomi karbon (NEK) atau carbon pricing dengan sebuah kebijakan resmi.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK itu turut mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia. Dalam kaitan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk segera mengatur nilai ekonomi karbon.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada 2030 yang kemudian ditingkatkan seusai ratifikasi yang dilakukan Indonesia.

Berdasarlan Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada tahun 2015, emisi GRK menjadi 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan dukungan kerja sama internasional termasuk dengan skema REDD+ (Reduction Emission Deforestation and Degradation). Komitmen tersebut telah dicatat sebagai National Determination Contribution (NDC) Indonesia kepada dunia. 

Kebijakan pengaturan instrumen NEK itu akan menjadi landasan legal yang kuat dalam rangka mencapai target NDC Indonesia untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

"Dalam rapat terbatas tadi, saya melaporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan kerja sama Indonesia-Norwegia dalam menurunkan emisi karbon, serta pentingnya Indonesia memiliki aturan pemerintah yang mengatur tentang nilai ekonomi karbon," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, Selasa (6/7).

Presiden Joko Widodo meminta agar Indonesia harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan GRK.

Presiden juga meminta perlindungan lahan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan biodiversity  sebagai bagian upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat. Tak hanya itu, ia juga meminta upaya berjalan di lapangan.

Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Presiden menekankan langkah-langkah antisipatif sebaik mungkin dengan melibatkan semua pihak.  

Potensi karbon Indonesia besar

Menteri LHK juga menjelaskan bahwa potensi karbon Indonesia sangatlah besar. Karena itu, potensi yang besar tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan landasan legal Indonesia yang menetapkan NEK sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengaturan NEK yang diusulkan Menteri Siti berbentuk peraturan presiden (perpres) yang memuat pengaturan penyelenggaraan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (cap and trade dan carbon offset), result based payment (RBP), dan pajak atas karbon.

Kebijakan juga menyangkut upaya pencapaian target NDC (mitigasi dan adaptasi) yang terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembentukan instrumen pengendalian dan pengawasan (MRV, SRN, dan sertifikasi).

"Jika Perpres ini telah disetujui, maka Kementerian LHK akan mampu menyusun roadmap ekonomi karbon untuk jangka panjang," papar Siti Nurbaya.

Sebagai gambaran, Menteri LHK menjelaskan saat ini luas tutupan hutan daratan Indonesia mencapai 94,1 juta hektare (ha), dengan luas tutupan dominan di Sumatera sebesar 13,5 juta ha, Kalimantan sebesar 26,7 juta ha, dan Papua  sebesar 34 juta ha.

Kawasan hidrologis gambut Indonesia pun sangat luas yang berada di Sumatera dengan luas 9,60 juta, Riau seluas 5,36 juta ha, Kalimantan 8,40 juta ha, dan Kalimantan Tengah 4,68 juta ha.

Kemudian untuk mangrove, Indonesia pun punya potensi sangat besar, seperti di Sumatera luas mangrove 666,4 ribu ha, Kalimantan seluas 735,8 ribu ha, Jawa seluas 35,9 ribu ha, Sulawesi seluas 118,8  ribu ha, Maluku seluas 221,5 ribu ha, Papua seluas 1,49 juta ha dan Bali plus Nusa Tenggara seluas 34,7 ribu ha. 

Dengan perhitungan rata-rata kandungan karbon dari hutan atau above ground biomass sebesar 200 ton C/ha dan rata-rata kandungan karbon dari mangrove (termasuk soil karbon) adalah 1.082,6 ton C/ha, serta rata-rata karbon gambut 460 ton C/ ha, dan hutan gambut primer mencapai 1385,2 ton C/ha.

"Jika hutan Indonesia ini dikelola dengan baik dan dicegah dari kerusakan akan didapat nilai ekonomi yang sangat besar. Dengan adanya landasan peraturan tentang NEK, potensi ini akan dihitung nilai ekonomi karbonnya," tutur Siti Nurbaya.

Menteri LHK juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Jokwi sukses menekan laju deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2016/2017 serta menurunkan emisi GRK.

Indonesia juga menerima pembayaran dari hasil kerja result based payment (RBP) dan penurunan emisi GRK dari Norwegia sebesar US$ 56 juta atau Rp 840 miliar. (RO/OL-09)