Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Ketidakjelasan dan Ketidaktegasan Pemerintah Bikin PSBB Majal

Putri Rosmalia Octaviyani
18/4/2020 14:55
Ketidakjelasan dan Ketidaktegasan Pemerintah Bikin PSBB Majal
Sejumlah masjid di Jakarta masih menggelar Shalat Jumat di masa PSBB, kemarin.(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

PEMBERLAKUAN PSBB hingga saat ini dinilai tidak efektif lantaran masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Moda transportasi seperti KRL masih dipadati warga baik yang menuju dan keluar Jakarta karena ingin bekerja. Hal itu dikarenakan masih adanya perkantoran yang beroperasi di tengah kondisi darurat covid-19 ini.

Aggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, PSBB tidak efektif. Salah satunya karena sanksi yang tidak tegas, minimnya edukasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

"Saya tidak ingin terjebak pada kritik-mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi saya ingin melihat bahwa ada yang salah tentang pemahanan masyarakat dan pemerintah betapa bahayanya covid-19 ini. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada ekonomi bangsa ini," kata Andi, Sabtu (18/4).

Baca juga: Hati-hati, Virus Korona Kemungkinan bisa Menyerang Otak

Jadi, menurut Andi, tidak efektifnya PSBB tidak tunggal karena pemerintah dan kebijakannya yang kurang tegas. Namun, kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah itu masih rendah.

Menurut dia, permasalahan wabah covid-19 memang sangat dilematis. Sebab, implikasi dari masalah ini bukan hanya terhadap kesehatan dan kemanusiaan warga masyarakat, tapi juga melemahnya ekonomi mikro dan makro, serta krisis nasional yang berkepanjangan.

Meski begitu, Andi merasa ada ketidaktegasan pemerintah dalam hal membuat kebijakan dalam rangka penanggulangan wabah ini. Hal itu disebabkan karena dilematis pemerintah dengan pertimbangan bahwa PSBB masyarakat akan sulit patut, tetapi karantina wilayah (lockdown) juga menyebabkan implikasi yang merugikan banyak pihak.

"Saya sadar betul pemerintah telah berupaya maksimal, karena memang kondisinya dilematis. Misalnya PSBB, dianggap tidak tegas, saya sepakat. Karena tidak efektifnya PSBB juga karena minimnya kesadaran warga. Akan tetapi, warga yang pekerjaannya non-formal, pasti akan tetap beraktivitas di luar rumah," jelasnya.(OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya