Forum Pemred Minta Pemerintah Lebih Tegas Dalam Tangani Covid-19

IMBAUAN menjaga jarak sosial atau social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19, masih belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa acara pengumpulan massa, seperti acara keagamaan dan resepsi pernikahan tetap digelar di masa imbauan tersebut.

Hal itu memantik keprihatinan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) yang akhirnya memutuskan untuk mengumumkan pernyataan sikap berupa usulan pada pemerintah untuk memperkuat langkah penangangan Covid-19 di Indonesia

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Forum Pemred Kemal Gani dan Sekretaris Arifin Asydhad di Jakarta, Minggu (22/3).

Dalam maklumat pernyataan itu, Forum Pemred merujuk pada angka pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang terus terjadi.

"Pertumbuhan ini akan lebih tidak terkendali lagi jika kebijakan social distancing tidak diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengikat dan berkuatan hukum," tulis Forum Pemred.

Baca juga : Kemenkes Segera Distribusikan 105 Ribu APD ke RS Rujukan Covid-19

Kekhawatiran Indonesia bernasih seperti negara lain yang gagap mengantisipsi Covid-19 di tengah fasilitas kesehatan yg belum memadai juga jadi salah satu perhatian utama Forum Pemred.

Karena itu Forum Pemred meminta semua pihak bekerja bersama-sama dan bergotong-royong dalam perang melawan wabah Covid-19 yang penularannya begitu mudah dan cepat. 

Semua pihak harus taat kepada keputusan pimpinan tertinggi agar masyarakat tidak menjadi bingung. 

"Permintaan kami, Pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa. Tidak perlu ragu dalam bertindak demi kepentingan yang lebih besar. Media akan mendukung pilihan terbaik untuk kebaikan rakyat," tulisnya.

Forum Pemred juga mendorong Pemerintah membuat kebijakan social distancing yang diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengikat dan berkuatan hukum. Misalnya, menyikapi kerumunan seperti acara respsi pernikahan dan kegiatan ibadah. 

"Jika dimungkin pula, pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan siapa saja untuk terus menerus meminta seluruh warga masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan," tulisnya.

Menyebar luasnya kasus Covid-19, lanjut Forum Pemred, harus dipertimbangkan pemberlakuan karantina untuk area-area tertentu yang berdasarkan data akurat memang sudah terjadi penyebaran wabah Covid-19 pada tingkat tertentu. 

"Untuk itu Pemerintah juga melengkapi aturan karantina dengan dukungan logistik dan dukungan lain yang cukup dan memberikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu," tulisnya.

Selain karantina, pemerintah juga perlu segera mewujudkan program tes massal (rapid test) secara masif dengan prosedur dan penjelasan yang simpel dan gamblang, dengan prioritas di area-area yang memang sudah terbukti ada penyebaran. 

Baca juga : Presiden: Keselamatan Rakyat Fokus Utama dalam Tangani Covid-19

Upaya itu juga perlu dibarengi dengan menjamin dan melindungi keselamatan semua tenaga dokter, perawat dan tenaga medis dengan menyediakan APD (alat pelindung diri) yang memenuhi standar, logistik yang cukup, serta mengatur jam kerja yang wajar. 

Secara berkesinambungan, Pemerintah harus terus mengawal percepatan penyelesaian sejumlah rumah sakit darurat, baik di pusat maupun di daerah dengan peralatan yang memenuhi standar, begitu pula dengan kelengkapan tenaga dokter dan perawat. 

"Sejalan dengan upaya untuk mengurangi secara drastis penularan baru, kami meminta kepada Pemerintah untuk selama dua minggu (sama dengan waktu isolasi mandiri) menutup kedatangan wisatawan asing," ujar Forum Pemred.

Di luar pemerintah, Forum Pemred, meminta kepada semua wartawan dan media massa agar mengedepankan keselamatan publik dan persatuan nasional dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. 

"Semoga kita bisa segera memberantas wabah Covid-19 dan semua warga yang sakit lekas sehat," pungkas Forum Pemred. (RO/OL-7)