Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin tutup usia pada Sabtu (14/3) pukul 11.10 WIB. Pria yang karib disapa Pak Badar itu sempat dirawat di Rumah Sakit Persahabatan.
Meski begitu, berdasarkan hasil tes yang dilakukan, Kiagus dinyatakan negatif dari Covid-19 (virus korona). Demikian dikatakan Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M Natsir Kongah saat dikonfirmasi.
Namun Natsir enggan menyebutkan sebab berpulangnya Kiagus di usianya yang ke-63 itu. Menurutnya yang berhak menyampaikan hal itu ialah tim dokter.
"Awalnya dirawat di RS Medistra, kemudian dibawa ke Persahabatan," ujar Natsir.
Berdasarkan informasi yang diterima, Kiagus akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta.
Kiagus merupakan pria kelahiran Palembang 29 Maret 1957. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003.
Di 2006, Kiagus menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan kemudian pada 2009 menjadi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
Selanjutnya, pada 2011 Kiagus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara dan di 2012 dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Keuangan. Ia kemudian menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada 1 Juli 2015.
Terakhir Kiagus menjabat sebagai Kepala PPATK periode 2016-2021 setelah dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Muhammad Yusuf.
Alamarhum dari kerumah duka dimakamkan di TPU Tanah Kusir pk 17.00 WIB. (OL-2)
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved