Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan tim forensik di rumah sakit masih menyelidiki penyebab kematian enam korban kerusuhan 21 dan 22 Mei di Jakarta.
"Belum, jadi karena ini kasusnya dalam proses oleh tim forensik dari rumah sakit. Kemudian ada pengkajian dan sebagainya," ujarnya seusai menghadiri konferensi pers terkait kesiapan mudik di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (23/5).
Ia menjelaskan segala informasi berkaitan korban kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 akan disampaikan melalui satu pintu yaitu di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Saat ini informasi mengenai penyebab kematian enam korban kerusuhan yang sempat dilarikan ke sejumlah rumah sakit belum bisa disampaikan
"Belum semua data masuk. Untuk korban sebagian besar luka ringan, lecet-lecet, mungkin bisa karena gas air mata," tuturnya.
Baca juga: Polisi belum Pastikan Ada 6 Korban Tewas Pada Kerusuhan 22 Mei
Pemerintah Provinsi DKI, imbuhnya, akan memberikan pelayanan kesehatan pada siapapun yang terdampak. Rumah Sakit, diminta melayani pasien atau korban dari kerusuhan.
"Kita pastikan kecukupan tenaganya memberikan layanan. Kita pastikan kecukupan alat kesehatan dan obat yang bisa memberikan yang terbaik para warga yang kebetulan terdampak," ucapnya.
Hal yang penting dilakukan dinas kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan ialah mengatasi kegawatdaruratan pascakerusuhan, terkait data korban luka-luka dan meninggal akan disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau terjadi kasus kecelakaan berat atau ringan yang diutamakan penyelamatan pasiennya dulu. Kami sampaikan semua data bersumber dari satu pintu," tukasnya.
Terkait biaya, Pemprov DKI Jakarta punya mekanisme untuk suatu kasus tertentu seperti kerusuhan tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun ada regulasi dalam kegiatan seperti bersifat massal karena terdampak akibat unjuk rasa atau sebagainya akan dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Dulu ada kasus-kasus kenapa kami sudah ada (aturannya). Kita tuh sudah sering, DKI sudah sering mengalami hal seperti ini nonton bola banyak juga korban. Akhirnya kami antisipasi, keluarkan surat edaran itu. Ada surat edaran dari Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang kesiapsiagaan," terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo membenarkan adanya enam orang yang meninggal akibat kerusuhan beberapa hari lalu.
"Kemarin yang disampaikan Gubernur itu benar kok," ucapnya.
Ia menuturkan pada prinsipnya rumah sakit dan dinas kesehatan serta tim mampu memberikan layanan untuk semua korban yang membutuhkan.
"Kita dari Kementerian Kesehatan juga mengucapkan terima kasih pada tim kesehatan, pada rumah sakit, pada relawan. Di rumah sakit tertangani dengan baik, tidak ada yang terlantar. Sebagian besar korban (sudah pulang), masih ada sedikit yang dirawat," tutur Bambang.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved