Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP) bermitra dengan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dalam pembangunan pelabuhan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan operasional smelter nikel MMP di Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur.
MMP dan PT PP melakukan seremoni serah terima penyelesaian pembangunan pelabuhan yang bertajuk MMP Port Handover, pada Jumat (3/5).
Pelabuhan smelter nikel MMP memiliki kapasitas sebesar 7-7,5 juta ton per tahun dan dapat mengakomodasi kapal Panamax hingga 80 ribu Deadweight Tonnage (DWT) serta dilengkapi peralatan modern seperti 2 portal luffing crane.
Baca juga : MMS Group Tunjuk China ENFI Jadi Kontraktor Proyek Smelter Nikel di Kaltim
Proyek ini rampung dalam waktu sekitar 15 bulan, waktu yang relatif cepat untuk proyek dengan skala tersebut. Selain itu, rekam jejak keselamatan kerja yang sangat baik berhasil dibukukan selama proses pembangunan pelabuhan. Ini berkat komitmen tinggi dan kolaborasi luar biasa dari kedua belah pihak dalam mengerjakan proyek.
Presiden Direktur PT MMP Adhi Dharma Mustopo mengapresiasi PT PP karena kolaborasi yang sangat baik dan profesional sehingga berhasil mencapai catatan kinerja yang baik. Pelabuhan ini menjadi sesuatu yang patut dibanggakan karena membawa MMP makin dekat dengan upayanya untuk berkontribusi pada agenda hilirisasi mineral di Indonesia.
Ia menambahkan pelabuhan berperan penting guna mendukung perkembangan MMP ke depannya untuk mewujudkan pembangunan ekosistem industri energi hijau berkelanjutan, serta dapat berdampak signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan industri di Indonesia dan Kalimantan Timur pada khususnya di sektor hilir mineral nikel.
Baca juga : Pangdam XIV: TNI Jamin Stabilitas Keamanan Obvitnas dan PSN Smelter Nikel CNI Group
“MMP sebagai bagian dari MMS Group Indonesia selalu berkomitmen kepada prinsip bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan visi misi Group dalam menjalankan setiap kegiatan. Kegiatan operasional kami didesain untuk dapat meminimalkan carbon footprint sebagai bagian mewujudkan program Net Zero Emission Indonesia 2060,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto mengaku puas bisa menyelesaikan pembangunan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dengan kualitas dan safety yang sesuai standar perusahaan.
“Terkait penyelesaian proyek pembangunan pelabuhan sudah sangat sesuai standar kualitas, safety, dan waktu penyelesaian. Memang itu adalah standar PT PP dimanapun kami bekerja, di seluruh area operasi kami, terkait QHSE dan waktu pelaksanaan proyek menjadi concern semua karena kepuasan stakeholder jadi prioritas kami,” ucapnya.
Baca juga : PT IWIP dan Kemenperin Buka Program Setara D1 Pengolahan Logam
Ia pun berharap operasional pelabuhan smelter nikel MMP bisa berjalan optimal guna mendukung program pemerintah menuju transisi energi hijau.
"Dengan beroperasinya port atau jetty dari MMP, harapannya operasional dari smelter nikel ini bisa berjalan optimal untuk membantu program pemerintah dalam transisi energi hijau,” imbuhnya.
Acara serah terima pelabuhan ini dihadiri jajaran direksi MMP, PT PP dan perwakilan KSOP Balikpapan. Suasana hangat memenuhi acara tersebut yang dilengkapi rangkaian hiburan dan santapan hidangan bersama, menandai tonggak bersejarah dalam kerja sama antara MMP dan PT PP.
MMP ialah perusahaan dengan 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sebagai anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI) yang memainkan peran kunci dalam industri hilir nikel.
Dalam hal ini, menghasilkan nickel matte sebagai bahan baku penting untuk pembuatan baterai ramah lingkungan. Dengan proyek pembangunan pelabuhan ini, MMP kembali menegaskan komitmen mendukung pembangunan ekosistem energi hijau di Indonesia. (H-2)
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
PT IWIP terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maluku Utara.
"Jika izin usaha smelter tidak dimoratorium, nanti kurun waktu 10-15 tahun nikel kita akan habis bila dieksplorasi terus," ujar Eddy
Faisal Basri menyebut salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bakhtiar mengungkapkan PT Vale Indonesia sangat terlambat merealisasi komitmen investasi, terutama di sisi hilirasi nikel.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved