Kebijakan Harga Gas Berdampak pada Pertanian

KEBIJAKAN pemerintah terhadap harga gas memberikan dampak signifikan bagi sektor industri, terutama industri pertanian. Salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan harga gas adalah industri pupuk, yang memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah diberlakukan pemerintah kepada tujuh industri sejak 2020, salah satunya adalah industri pupuk. Selaku produsen pupuk terbesar di Tanah Air, Pupuk Indonesia menilai kebijakan HGBT mendukung perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan, pupuk berbasis gas alam seperti urea, NPK, dan ZA, akan membantu meningkatkan produktivitas berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura, dan sebagainya. Menurutnya, gas menjadi bahan baku penting untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan pupuk dan ketahanan pangan nasional.

Baca juga : Pemda dan Pupuk Kujang Dukung Keberlanjutan CSA di Karawang

"Kaitan antara pupuk dan ketahanan pangan sangat jelas. Secara konsensus umum, tanaman pangan bila tidak diberikan pupuk berbasis gas N (Nitrogen), produktivitasnya dapat turun 50%, padahal Indonesia punya sumber gas. Dengan kapasitas produksi 14,5 juta ton pertahun, Pupuk Indonesia tentunya siap mendukung produktivitas industri pertanian lewat pupuk," ujar Rahmad dikutip dari siaran pers, Kamis (7/3).

Dia menambahkan, penerapan kebijakan HGBT menghasilkan efisiensi biaya konsumsi gas sekitar Rp10,91 triliun pada 2022. Dengan HGBT, produksi pupuk dalam negeri menjadi lebih kompetitif, sehingga pemerintah bisa menetapkan volume atau alokasi pupuk bersubsidi secara optimal.

Hal iru merupakan langkah yang membantu Pupuk Indonesia yang mendapat amanat untuk menopang ketahanan pangan nasional lewat penyediaan pupuk berkualitas dan terjangkau.

Baca juga : Peningkatan Produksi Pangan Butuh Intensifikasi Lahan bukan Ekstensifikasi, Ini Alasannya

Karenanya, Pupuk Indonesia menyadari pentingnya keberlanjutan HGBT dimana perlu regulasi harga gas agar tetap dapat kompetitif dalam mendukung ekspansi kapasitas produksi pupuk bersubsidi. Dengan kondisi ini, produktivitas industri pupuk dapat ditingkatkan secara signifikan.

Hal itu selaras dengan kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo terkait peningkatan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton sepanjang 2024. Penetapan kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung produktivitas para petani.

Petani, sebagai ujung tombak produksi pangan, sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pupuk. Bila harga pupuk melonjak, petani bisa terdorong untuk mengurangi penggunaan pupuk yang bisa berdampak pada produktivitas panen atau bahkan memilih untuk tidak menanam, yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi pangan nasional.

"Bagi kami di industri pupuk, yang menjadi kekhawatiran terkait ketahanan pangan adalah setelah tahun 2024. Karena agroinput sumbernya adalah gas. Seperti yang diketahui, kebijakan harga gas bumi tertentu terhadap industri pupuk akan berakhir di 2024," kata Rahmad.

"Bila kebijakan HGBT tidak dilanjutkan, dari sisi ketersediaan mungkin tetap ada, tetapi dari sisi keterjangkauan bagi petani akan menjadi pertanyaan," pungkas Rahmad. (Mir/Z-7)