Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan potensi panen raya pada Maret tahun ini akan menghasilkan 3,5 juta ton beras. Jumlah itu akan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional dan menekan harga beras di pasar.
"Sekarang sudah mulai ada panen dan nanti di Maret yang diharapkan itu di atas 3,5 juta ton," kata Arief di Jakarta, Selasa (20/2).
Proyeksi tersebut didasarkan pada pemulihan pasokan air untuk tanaman padi setelah masa kemarau akibat fenomena El Nino. Dengan demikian, pasokan beras dari panen raya ini akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 2,5 juta ton per bulan.
Baca juga : Pemerintah bakal Impor 2 Juta Ton Beras Tahun Ini
"Artinya kebutuhan bulanan kita 2,5 juta ton itu bisa terpenuhi. Nanti panen rayanya mulai Maret," ucap Arief.
Pemerintah melalui Bapanas, Bulog dan kementerian/lembaga terkait terus berupaya memantau kondisi pasokan dan harga beras di pasar. Mereka terus melakukan intervensi yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menjaga keseimbangan antara harga gabah dan harga beras. itu dilakukan dengan intervensi melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan kebijakan lainnya.
Baca juga : Beras Langka di Minimarket. Apa Solusi Pemerintah dan Apa Kata Warga?
Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Dengan peningkatan NTP, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong produktivitas pertanian yang lebih tinggi.
"Jadi tugas pemerintah menyeimbangkan. Tetap membuat harga di petani itu baik sekaligus di hilirnya itu juga terjangkau karena di hilir itu ada 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang memang memerlukan beras dengan harga yang baik," tandasnya. (Ant/Z-11)
Baca juga : Beras Menghilang di Minimarket, Masyarakat Diminta Jangan Panik
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
PROGRAM bantuan pangan (banpang) sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah terus dipacu pada tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya terus memasifkan gerakan pangan murah (GPM) di seluruh wilayah Indonesia.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved