Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto menjelaskan bahwa konsep bansos di Indonesia memang didesain bukan untuk adhoc.
"Melainkan konsepnya adalah perlindungan sosial yang diberikan bagi kelompok pendapatan 40% terbawah, sampai dengan mereka bisa keluar atau naik kelas di atas kelompok 40%," kata Teguh, saat dihubungi, Kamis (14/12).
Isu graduasi dalam program bantuan sosial menjadi sangat penting di sini. Perlu ada clear roadmap/ peta jalan yang jelas dan evaluasi terkait program graduasi dari penerima bansos menjadi rumah tangga yang mandiri secara ekonomi.
Baca juga: Pamerindo Beri Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan dan Disabilitas
"Konsep Bansos memang tidak untuk mendorong orang naik kelas, tetapi menjaga mereka tidak jatuh lebih mendalam di kemiskinan. Program untuk mendorong naik kelas yaitu pendidikan, kesehatan dan KUR," kata Teguh.
Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bentuk bansos beragam yang digulirkan pemerintah melalui bantuan sosial tersebut.
Baca juga: Bansos telah Ditunggangi Kepentingan Politik
Salah satu bentuk Bansos yang diberikan pemerintah ialah bantuan yang sifatnya bersyarat artinya ketika masyarakat calon penerima bantuan ini mau menerima bantuan ini mereka harus memenuhi syarat tertentu.
"Misalnya bantuan jenis ini kita temukan dalam program keluarga harapan (PKH)," kata Yusuf, Kamis (14/12).
Dalam program ini masyarakat calon penerima hanya bisa mencairkan bantuan sosial ketika mereka memeriksa anak ataupun anggota keluarga mereka ke pusat kesehatan dan juga keluarga anak dari calon penerima harus hadir dalam sekolah. Fungsi persyaratan ini tentu untuk mendorong kesejahteraan masyarakat penerima dalam jangka panjang, untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan karena mereka terpenuhi layanan kesehatan dan pendidikannya.
Bantuan sosial yang sifatnya conditional cash transfer itu juga tidak hanya dilakukan di Indonesia. Beberapa negara sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Di beberapa studi, conditional cash transfer ini juga telah terbukti terutama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang menerimanya.
"Hanya, Memang betul kalau kita bicara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak hanya bisa dilakukan melalui satu program saja dalam hal ini pantau sosial saja," kata Yusuf.
Bantuan sosial sudah tentu juga perlu dikombinasikan dengan program lain yang sifatnya bisa membantu meningkatkan taraf kesejahteraan misalnya program ataupun kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.
Masyarakat yang berkategorisasi miskin perlu didorong untuk bisa masuk ke lapangan kerja yang sifatnya formal, yang bisa memberi mereka upah yang layak dan beragam fasilitas yang umumnya tersedia pada lapangan kerja yang sifatnya formal, seperti misalnya jaminan kesehatan dan juga jaminan keamanan dari pekerjaan.
Selain itu upaya untuk meningkatkan program bantuan sosial juga perlu terus dilakukan pemerintah, misalnya memperbaiki data penerima dan juga membuka opsi untuk menambah calon penerima bantuan, dengan harapan bantuan yang sudah berhasil ini bisa lebih besar manfaatnya ataupun lebih besar dirasakan oleh masyarakat yang terkategorisasi sebagai masyarakat yang miskin ataupun yang rentan miskin.
"Sebenarnya bantuan sosial memang punya peran terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di yang menerimanya, hanya saja kalau kita bicara keberlanjutan tentu program bantuan sosial juga harus dikombinasikan dengan program lain yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan dengan lebih optimal," kata Yusuf.
Dalam hal ini termasuk upaya untuk mendorong lebih banyaknya sektor kerja formal untuk para angkatan kerja kita. Bantu sosial juga perlu disempurnakan, terutama ketika misalnya jenis bantuan ini akan disalurkan secara tematik untuk merespon kondisi ekonomi tertentu.
"Sehingga dampak yang diberikan dari bantuan sosial tematik ini bisa optimal, misalnya bantu sosial yang diperuntukkan untuk mitigasi dampak El Nino tentu perlu disempurnakan dengan memastikan data penerima bantuan ini adalah mereka yang memang berhak untuk menerima bantuan sosial tersebut," kata Yusuf. (Try)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily tidak sepakat dengan narasi pemahaman anggaran bantuan sosial (bansos) mencapai Rp496 triliun. Sebab, dana itu dialokasikan
Dorong penerapan governansi yang baik bagi organisasi nirlaba di Indonesia, KNKG menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved