Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan periode 2022-2203 Didi Noordiatmoko mengungkapkan pihaknya sedang mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan kelapa sawit agar masuk ke dalam ekosistem bursa kelapa sawit. Beberapa insentif yang dimungkinkan ialah dalam bentuk pengurangan bea keluar dan pajak penghasilan (PPh) Badan.
“Beberapa alternatif kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Misal, apakah akan ada penurunan bea keluar untuk mereka yang melalui bursa, atau alternatif lain terkait dengan PPh Badan. Jadi beberapa alternatif sedang kami bangun,” ujarnya dalam International Palm Oil Conference (IPOC) 2023 ke-19 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).
Pemberian insentif secara keseluruhan dinilai bakal memompa pendapatan negara, alih-alih mengurangi pemasukan. Sebab, pemberian insentif itu akan menarik makin banyak pelaku usaha sawit bertransaksi di bursa.
Baca juga: Kelapa Sawit Ideal Penuhi Kebutuhan Minyak Sayur 9,8 Miliar Populasi Dunia
Dengan begitu, kata Didid, volume transaksi di bursa kelapa sawit akan meningkat dan pada akhirnya bakal memengaruhi tingkat pendapatan negara. “Ini pada dasarnya secara total tidak akan menurunkan penerimaan negara, tetapi justru naik karena volumenya naik. Jadi insentiif ini juga termausk untuk pengusaha kecil,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah telah meluncurkan bursa kelapa sawit pada 13 Oktober 2023 dan berjalan efektif pada 20 Oktober 2023. Dalam dua minggu pertama, kata Didid, nilai transaksi bursa kelapa sawit belum terlalu besar dan memuaskan.
Baca juga: Akselerasi Penguatan ISPO untuk Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan
Namun itu menuruntya lumrah lantaran para pelaku usaha masih melihat perkembangan dan mengukur akuntabilitas pasar kelapa sawit yang telah terbentuk. Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) ditunjuk sebagai pelaksana bursa kelapa sawit.
Sejauh ini baru 18 perusahaan yang bergabung ke dalam bursa kelapa sawit tersebut. “Ini snagat baru, pertama di Indonesia. jadi ini menjadi tantangan besar bagi kami. Ini sangat tergantung pada keyakinan semua pelaku usaha untuk menggunakan bursa kelapa sawit,” jelas Didid.
Adapun pembentukkan bursa kelapa sawit bertujuan untuk menghadirkan harga patokan kelapa sawit di Indonesia. Sebab, selama ini harga patokan kelapa sawit Indonesia masih mengacu pada Rotterdam dan Malaysia.
Harga acuan tersebut menjadi penting lantaran memberikan manfaat. Bagi sisi hilir, misalnya, bursa kelapa sawit akan menjadi acuan dalam penetapan harga patokan ekspor. Sedangkan di sisi hulu, kehadiran bursa kelapa sawit akan menjadi acuan untuk menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS). (Z-10)
Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park
Pelaksana tugas Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Kasan, menyebut penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto telah berkembang secara cepat dan dinamis.
Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya pemahaman komprehensif calon investor dalam bertransaksi aset kripto.
Aset kripto di Indonesia bakal diregulasi juga ke OJK mulai Januari 2025.
Edukasi diharapkan meningkatkan minat pada investasi Aset Kripto dalam negeri dan sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat sebagai pelanggan.
Berdasarkan data Bappebti, terdapat 20 juta investor kripto dengan total transaksi mencapai Rp211,1 triliun pada tahun 2024.
Pada dasarnya perdagangan aset kripto bersifat high risk high return sehingga masyarakat juga harus memahami mekanisme perdagangannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved