Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA telah memiliki arah pembangunan yang cukup jelas. Itu lahir dari berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dikeluarkan. Karenanya implementasi kebijakan menjadi kunci penting untuk mencapai visi tersebut.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
"Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kita kerja mikro itu sangat penting sekali," ujarnya.
Pengawalan dan pengawasan itu dianggap menjadi krusial agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat berjalan optimal. Itu perlu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Baca juga: Pemerintah akan Keluarkan Paket Kebijakan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5%
Dari kebijakan-kebijakan makro yang dibuat pemerintah, kata Jokowi, arah pembangunan Indonesia sedianya terlihat amat jelas. Hal-hal yang harus dilakukan guna mencapai Indonesia maju telah tertuang dalam ragam kebijakan.
Kebijakan di sektor mineral, misalnya, menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sumber daya alam. Penyetopan ekspor nikel mentah, tembaga, hingga bauksit disebut sebagai pijakan awal mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Baca juga: BI Ajak Bank Sentral Dunia Optimalisasi Bauran Kebijakan
Upaya memperoleh nilai tambah itu bakal diperluas melalui penghiliran di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Peta jalan hilirisasi di sektor tersebut juga telah dituangkan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Semuanya peta jalan itu sudah jelas, tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya," kata Presiden.
"Kerja sekarang tidak bisa yang makro saja, tidak bisa. Kita harus punya tim masing-masing kementerian punya tim untuk mengawal di lapangan ini. Kawal di lapangan, cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan," pungkasnya. (Z-6)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Acara silaturahmi eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) Golf Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Jawa Barat dihadiri sejumlah tokoh.
KEBIJAKAN ialah soal pilihan. Setiap kebijakan itu selalu ada payoff, ada tradeoff. Ada yang didapat, ada yang terlewat.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved