Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA telah memiliki arah pembangunan yang cukup jelas. Itu lahir dari berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dikeluarkan. Karenanya implementasi kebijakan menjadi kunci penting untuk mencapai visi tersebut.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
"Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kita kerja mikro itu sangat penting sekali," ujarnya.
Pengawalan dan pengawasan itu dianggap menjadi krusial agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat berjalan optimal. Itu perlu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Baca juga: Pemerintah akan Keluarkan Paket Kebijakan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5%
Dari kebijakan-kebijakan makro yang dibuat pemerintah, kata Jokowi, arah pembangunan Indonesia sedianya terlihat amat jelas. Hal-hal yang harus dilakukan guna mencapai Indonesia maju telah tertuang dalam ragam kebijakan.
Kebijakan di sektor mineral, misalnya, menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sumber daya alam. Penyetopan ekspor nikel mentah, tembaga, hingga bauksit disebut sebagai pijakan awal mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Baca juga: BI Ajak Bank Sentral Dunia Optimalisasi Bauran Kebijakan
Upaya memperoleh nilai tambah itu bakal diperluas melalui penghiliran di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Peta jalan hilirisasi di sektor tersebut juga telah dituangkan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Semuanya peta jalan itu sudah jelas, tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya," kata Presiden.
"Kerja sekarang tidak bisa yang makro saja, tidak bisa. Kita harus punya tim masing-masing kementerian punya tim untuk mengawal di lapangan ini. Kawal di lapangan, cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan," pungkasnya. (Z-6)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved