Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai rencana pemberian subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis baru Pertamax Green 92 di tahun depan akan memberatkan anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pertamina berencana menghapus BBM pertalite dengan menggantikan produk Pertamax Green 92, percampuran bensin pertalite (RON 90) dengan etanol 7% (E7).
Nailul menyebut beban keuangan akan bertambah dari impor produk etanol. Anggaran subsidi energi di tahun depan pun diperkirakan akan melonjak melebihi tahun ini yang ditargetkan sebesar Rp209,9 triliun dengan rincian Rp139,4 triliun subsidi untuk BBM dan liquified petroleum gas (LPG), serta Rp70,5 triliun untuk subsidi listrik
Baca juga : Demi Kurangi Polusi, IESR Setuju Pertalite Dihapuskan
"Jelas beban negara akan bertambah kalau pertamax green disubsidi. Terlebih etanolnya impor. Lalu, ada keinginan Pertamina minta bea impor etanol dinolkan," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (1/8).
Selain itu, Nailul berpandangan jika pertalite dihilangkan akan berdampak pada peningkatan inflasi yang tajam karena selisih pertalite dengan pertamax yang cukup jauh.
Baca juga : Pertamina Bangun TBBM Antisipasi Lonjakan Kebutuhan Energi di Labuan Bajo
Dari keterangan Pertamina sebelumnya, harga Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda dengan pertalite yang kini dipatok Rp10.000 ribu per liter. Jika dibandingkan, harga pertamax saat ini sebesar Rp13.300 per liter dan untuk Pertamax Green E5 seharga Rp15.000 per liter.
"Di tengah perlambatan global, rencanan subsidi Pertamax Green 92 berbahaya untuk ekonomi kita. Daya beli masyarakat tidak bisa dijaga dan akan menyebabkan ekonomi kita terdampak negatif," terangnya.
"Maka dari itu, mempertahankan pertalite dengan harga saat ini menjadi penting bagi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat," tambah Nailul.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menegaskan tidak tepat bila pemerintah memberikan subsidi terhadap BBM Pertamax Green 92. Selama ini, katanya, orang-orang mampu saja yang mau menggunakan pertamax.
"Sehingga, tidak pantas jika subsidi Pertamax Green 92 ini dinikmati orang-orang kaya. BBM tersebut tidak perlu disubsidi," tegasnya.
Perihal langkah pemerintah untuk menghadirkan BBM ramah lingkungan dengan bakal mengeluarkan Pertamax Green 92, juga dianggap Fahmy tidak akurat. Pasalnya, untuk memenuhi standar emisi euro 4, maka BBM yang dijual harus memiliki angka oktan (RON) yang tinggi yaitu RON 95 hingga RON 98.
"Rencana pengendalian polusi dengan Pertamax Green 92 juga tidak tepat karena tidak bisa memenuhi standar emisi euro 4. Pemerintah perlu mengkaji dengan benar jika pertalite ini dihapus," pungkasnya. (Z-5)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut harga Pertamax berpotensi naik mengikuti harga minyak dunia, sementara Pertalite dipastikan aman hingga akhir 2026.
Baron menyampaikan prioritas utama Pertamina saat ini adalah menyediakan energi dan mengoptimalkan rantai pasok untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.
Isu kenaikan BBM kembali mencuat setelah beredar SK pembatasan pembelian Pertalite dan solar. BPH Migas minta publik tunggu keputusan resmi pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan harga Pertalite & Solar tak naik meski krisis energi global akibat perang AS-Israel vs Iran kian memanas.
Pertamina perlu memperlancar pasokan BBM untuk Aceh. Paling penting adalah jenis bahan bakar bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Diduga kuat terjadi praktik pengisian BBM menggunakan jeriken dalam skala besar yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni tengah malam dan subuh.
Penerapan biodiesel B40 telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada tahun 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.
Skema penetapan harga BBM non-subsidi di Indonesia memang mengikuti mekanisme pasar internasional. Penyesuaian ini mengacu pada tren harga minyak dunia serta acuan MOPS
Tauhid menilai positif berbagai perencanaan pasokan oleh Pertamina. Mulai dari produksi kilang hingga impor energi.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Pada Desember 2025, KPI akan meningkatkan produksi gasoil serries menjadi sekitar 11,5 juta barrel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved