Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengaku tengah mempertimbangkan rencana Pertamina Shop (Pertashop) sebagai outlet penjualan bahan bakar minyak (BBM) pertamax series dapat menjual produk BBM jenis pertalite.
Hal ini sebagai respons dari pelaku usaha Pertashop di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengeluh karena ada disparitas harga antara pertamax dan pertalite, sehingga merugi menjual BBM nonsubsidi itu. Mereka ingin agar Pertashop menjual pertalite.
"Pada prinsipnya kita ingin memberikan keuntungan buat teman-teman di komunitas Pertashop. Menjual pertalite itu akan dikaji dan kita lihat kira-kira yang paling baik dan bermanfaat menjual pertalite itu seperti apa," ujar Riva di Jakarta, Rabu (12/7).
Baca juga : Terus Membengkak, Alokasi Anggaran Subsidi Energi Tembus Rp186,9 T
Menurutnya butuh kajian matang untuk mengalihkan penjualan BBM nonsubsidi ke subsidi di Pertashop. Selama ini alasan Pertamina menjual pertamax cs di Pertashop untuk mendorong msyarakat mengkonsumsi BBM kualitas. Pasalnya nilai oktan (RON) pertamax cs capai dari 92-98, lebih tinggi dibanding pertalite dengan RON 90.
"Kami tidak bisa untuk menempatkan produk subsidi secara langsung (di Pertashop), ini butuh kajian. Mungkin ada pendekatan lain yang intinya untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat yang menggunakan pertalite," jelas Riva.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga merespons keluhan dari penjual Pertashop daerah. Menurutnya, penjualan pertamax cs akan kalah pamor jika Pertashop juga menjual pertalite.
Baca juga : Awali Tahun 2024, Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Harga Pertamax Series dan Dex Series
"Pertashop memang menyalurkan namanya pertamax. Nanti kalau Pertamina jual Pertalite (di Pertashop), pertamax akan tidak laku," ucapnya.
Arifin pun menyerahkan ke Pertamina untuk mencari solusi agar penjualan pertamax cs tidak melempem di Pertashop karena ada disparitas harga antara pertamax dan pertalite.
"Nanti tanyakan ke Pertamina untuk bangkitkan lagi penyaluran pertamax," ujarnya.
Baca juga : ESDM Minta Pertamina Jaga Kuota Solar Supaya Tak Langka
Saat audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Sekretaris Pengusaha Pertashop Jateng-DIY Gunadi Broto Sudarmo menyampaikan dengan adanya disparitas harga antara pertamax dan pertalie, ada penurunan omzet secara drastis hingga 90%.
Ia menjelaskan pada April 2022 harga pertamax sebesar Rp12.500 per liter, sementara harga pertalite dipatok Rp6.750 per liter. Dengan disparitas senilai Rp5.750 per liter, banyak masyarakat yang beralih beli pertalite.
Lalu, Gunadi menerangkan pada Mei 2022, saat pertamax dijual seharga Rp12.500 per liter, omzet yang didapat mencapai Rp24.000 per liter. Namun, makin lama omzet yang didapat menurun dengan adanya fluktuasi harga pertamax. Sementara, di pertamini atau pengecer pertalite, dijelaskan Gunadi, dapat margin lebih besar dikisaran Rp2.000-2.500 per liter. Berbeda dengan Pertashop yang dikatakan menerima margin hanya Rp850 per liter.
Baca juga : 3 Bacapres Tawarkan Solusi Permasalahan BBM
"Setelah ada disparitas harga pertamax dan pertalite, mulai April 2022, omzet kami turun drastis. Sampai sekarang dengan harga pertamax Rp12.500, omzet Pertashop belum bisa kembali di saat harga pertamax Rp9.000," ungkapnya.
Gunadi mencatat dari 448 Pertashop, 201 di antaranya merugi. Mereka yang merugi, asetnya terancam disita karena tidak mampu membayar angsuran.
"Omzet penjualan kami merosot hingga 90%. Usaha Pertashop tidak memperoleh keuntungan, justru merugi," tutupnya. (Ins)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan soft energize (pemberian tegangan listrik) ke smelter PT Ceria yang bersumber dari layanan energi baru terbarukan (EBT)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah akan mencari pengganti dua investor yang hengkang dari proyek smelter nikel Sonic Bay di Maluku Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved