Konflik Rusia-Ukraina Masih Ancam Ketahanan Pangan Nasional

PERANG Rusia-Ukraina yang belum selesai masih mengancam ketahanan pangan Indonesia. Hal itu ditunjukan dalam riset yang dilakukan Nagara Institute bertajuk Tantangan dan Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas.

“Perang antara Rusia dan Ukraina tidak dipungkiri menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis pangan global saat ini, termasuk  Indonesia,” ujar Dian Revindo, peneliti dari lembaga yang dipimpin Dr. Akbar Faisal, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia. 

Pasalnya kedua negara, kata Revindo, penyumbang gandum, jagung serta minyak nabati non sawit terbesar di dunia. Meski Indonesia bukan pengosumsi utama gandum dan jagung, tapi masih mengimpor cukup banyak dari Ukraina. Pada 2019, contoh Revindo, Ukranina menempati posisi kedua pengimpor gandum terbesar ke Indonesia senilai US$58 juta. 

Baca juga:Petani Program CSA Kementan Berpartisipasi di Penas Petani dan Nelayan, Padang

Perang kedua negara itu, kata Revindo mempengaruhi persediaan pupuk dan gas alam. Diketahui, biaya pupuk dan benih masing-masing mencapai 6% dan 3,4% dari total biaya produksi padi sawah. “Itulah sebabnnya fluktuasi harga pupuk sangat berpengaruh pada produksi padi di tanah air,” demikian riset Nagara Institute.

Hingga 2020, produsen pupuk milik negara menghasilkan 7 juta ton pupuk urea. Pemerintah tetap berusaha untuk menjaga harga tetap rendah meskipun produksi pupuk dalam negeri sejak lama terpuruk dalam kesulitan.

Baca juga: Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?

Lebih lanjut Revindo mengaku masalah pupuk masih menjadi masalah utama. Ia menyebutkan Pupuk Iskandar Muda berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan gas bumi sebagai input utama produksi pupuk, yaitu amoniak.

Pada 2022, pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberikan subsidi pupuk sebesar Rp25 triliun untuk 16 juta petani yang terdaftar dalam Sitem Eletronik Rencana Definitif Kebutuh kelompok( e-RDKK). Kebijakan lain adalah menjamin harga gas alam di angka US$6 per million britsh thermal unit (MMBTU) “Intervensi dan subsidi seperti ini i tentu saja bukan tanpa beban bagi pemerintah,” tegas Revindo.
 
Dalam laporan pemerintah, selama satu dekade terakhir beban subsidi pupuk naik 50% tahun 2021 dan sempat  mencapai tinggkat tertinggi pada 2028, yakini sebesar Rp30 triliun.
Melihat itu Nagara Institute meminta pemerintah mendisain ulang alokasi anggarannya untuk setiap jenis pupuk yang disubsidi dan meformulasi ulang komposisi pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. 

sementara itu, Eddy Priyono, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perkekonomian mengakui pemerintah sudah cukup optimal mengupayakan ketahanan pangan nasional. Misalnya dari segi lahan, selain mencegah penyusutan lahan pertanian, membuka empat food estate utama di Kapuas dan Pulang Pisau (Kalteng), Humbang Hasundutan (Sumut), Sumba Tengah dan Belu (NTT) dan Keroom (Papua). 

Demikian juga, lanjut, pemerintah juga sudah mendorong mekanisasi pertanian. Eddy mencontohkan pada 2022 pemerintah telah menyalurkan lebih dari 21 ribu Alsintan seperti traktor dan harvester. “Penyaluran kredit dalam bentuk KRU untuk pertanian juga terus meningkat setiuap tahun,” jelas Eddy.

Ia juga menjelaskan penyaluran bantuan benih untuk berbagai komoditas. “Pada tahun 2022 Kementan memberikan bantuan benih jagung untuk 374,7 ribu hektar dan padi untuk 734,9 ribu hektare.” (RO/Z-3)