Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun, setara 1,12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Nilai surplus itu lebih besar dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp128,5 triliun dan jauh lebih tinggi dari tahun lalu di bulan yang sama, yakni Rp102,7 triliun.
"Over all balance dari fiskal kita surplus Rp234,7 triliun, 1,12% dari PDB. Ini naik tajam dari tahun lalu. Ini menggambarkan daya tahan ekonomi kita cukup baik dan momentum penguatan APBN terus kita jaga. Konsolidasi fiskal terus kuat dan kredibel," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara daring, Senin (22/5).
Baca juga : Menkeu: Persepsi Dunia pada Ekonomi Indonesia Cukup Baik
Surplus APBN itu berasal dari kinerja pendapatan negara yang mencapai Rp1.000,5 triliun, atau 40,6% dari target sebesar Rp2.463 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp765 triliun, atau 25% dari pagu sebesar Rp3.061,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara tersebut mengalami pertumbuhan 17,03% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pemasukan itu berasal dari kinerja penerimaan pajak yang mencapai Rp688,1 triliun, atau 40,1% dari target sebesar Rp1.718 triliun.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp94,5 triliun, atau 31,2% dari target sebesar Rp303,2 triliun. Kemudian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp217,3 triliun, atau 49,3% dari target sebesar Rp441,4 triliun.
Baca juga : Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Pendapatan negara yang sudah Rp1.000,5 triliun ini 40,6% dari target APBN yang dikumpulkan dalam 4 bulan pertama ini," jelas Sri Mulyani.
Sedangkan realisasi belanja hingga April 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp522,7 triliun, atau 23,3% dari alokasi sebesar Rp2.246,5 triliun. Lalu realisasi transfer ke daerah tercatat telah mencapai Rp243,1 triliun, atau 29,8% dari pagu sebesar Rp814,7 triliun.
Realisasi belanja negara itu mengalami pertumbuhan 2% bila dibandingkan dengan realisasi belanja di April 2022. "Jadi dari sisi belanja, seperempat alokasi belanja negara di APBN tahun ini sudah kita realisasikan," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut
Dengan kinerja tersebut, lanjut Sri Mulyani, maka keseimbangan primer APBN hingga April 2023 mencatatkan surplus hingga Rp374,3 triliun. Posisi itu lebih baik dari bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus Rp228,8 triliun dan jauh lebih tinggi dari periode yang sama di 2022 dengan surplus Rp220,5 triliun. (Z-4)
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved