Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko menyebut tiga alasan mengapa pembelian motor listrik masih minim alias sepi peminat hingga saat ini.
Pertama, Moeldoko menyebut belum banyak masyarakat yang mengetahui soal subsidi ini sebab peraturannya baru dibuat. Lalu, aplikasi untuk pembelian motor listrik, yakni Sisapira belum tersampaikan dengan baik ke khalayak luas.
"Ketiga, sepertinya ini belum menjadi konsumsi publik. Kita belum membicarakan ini di mana-mana, sehingga masih pada binggung, menunggu, wait and see semuanya," ungkap Moeldoko dalam acara Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (22/5).
Baca juga: Menteri ESDM Minta Insentif Kendaraan Listrik Tak Jadi Polemik
"Bagi pengusaha isunya, khususnya diler, bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik dengan skema itu maka yang berjalan adalah restitusi, kalau diberlakukan ada pikiran berkembang setahun menagihnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Moeldoko menyebut meski pemerintah sudah memberikan insentif, sampai pada hari ini penjualan motor listrik baru mencapai 108 unit saja.
Baca juga: Baru 114 Pembeli Lolos Verifikasi Insentif Motor Listrik
Sementara itu, pemerintah rencananya bakal memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200 ribu unit motor dengan diskon hingga Rp7 juta per unit sampai pada Desember 2023. Sementara untuk bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.
"Persoalannya pertumbuhan pembelian sepeda motor ini sampai di tahap ini masih lambat. Pada rapat terakhir Jumat (19/5) pertumbuhan itu baru 108 sepeda motor yang terbeli," tandasnya.
Sepi Peminat
Seperti diketahui, program insentif konversi motor konvesional ke motor listrik masih sepi peminat. Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga Kamis (4/5) lalu, baru ada 160 permohonan konversi sepeda motor listrik. Padahal tahun ini ditargetkan sebesar 50.000 unit.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai persoalan tersebut. Dia pun menuding jika produsen Electric Vehicle (EV) belum siap.
"Ya, berjalan itu. Saya sudah tanya tadi Gesit itu, ternyata Gesit sendiri belum siap," ujar Luhut kepada awak media di The Westin Hotel, Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut pun meminta agar ditetapkan target soal insentif motor listrik tersebut.
"Padahal saya gatau, tuh, sekarang yang sudah bisa dibuat oleh ESDM untuk penggantian engine. Saya kira harus ada target, saya tidak tahu berapa target tahun ini," sambungnya.
(Z-9)
\
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved