Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLRI menyatakan telah memulai proses penyelidikan terkait serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid A Bachtiar mengatakan pihaknya telah turun tangan pada kejadian tersebut.
Ia menambahkan saat ini tim Dittipidsiber Bareskrim Polri, tengah bekerja dibawah koordinasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk mengungkap kasus tersebut.
"Team Siber kita sudah turun bersama stake holder siber lainnya dibawah kendali dan kordinasi BSSN untuk sama-sama melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tupoksi masing-masing," kata Adi, (19/5).
Baca juga: Komisi XI Akan Panggil Direksi BSI Senin
Adapun peran dari Dittipidsiber Bareskrim Polri, lanjut Adi, ialah membantu dalam tahap pemulihan dan memulai proses penyelidikan. "Intinya membantu pemulihan atau recovery sekaligus memulai proses penyelidikan," tutur Adi.
Kendati demikian, sampai saat ini belum terdapat laporan resmi terkait kasus tersebut. Adi mengaku bahwa BSI akan segera melayangkan laporan secara resmi. "Info yang saya dapatkan dari prihal BSI akan buat Laporan Polisi," pungkasnya.
Baca juga: BI Tuntut BSI dan Semua PJP Perkuat Ketahanan Sistem Informasi
Seperti diposting oleh akun Twitter @darktracer_int pada Sabtu (13/5), gangguan terhadap sistem BSI sejak Senin, 8 Mei 2023 adalah hasil dari serangan kelompok tersebut.
Mereka mengumumkan bahwa mereka telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal," tulis akun Twitter Fusion Intelligence Center (@DarkTracer), dikutip Sabtu (13/5).
LockBit juga mengancam akan menyebarkan semua data yang berhasil mereka curi di web gelap jika negosiasi dengan pihak BSI gagal.
"Kami memberikan waktu 72 jam kepada manajemen bank untuk menghubungi LockbitSupp dan menyelesaikan masalah tersebut," tulis Lockbit.
Mereka juga menyebut bahwa pihak manajemen bank telah berbohong ke nasabah dan menyebut layanan tak bisa diakses akibat maintenance.
"Manajemen bank tidak dapat memikirkan hal yang lebih baik selain dengan berani berbohong kepada pelanggan dan mitra mereka, melaporkan semacam pekerjaan teknis yang sedang dilakukan di bank," tulis LockBit. (Z-3)
KEPALA BP2MI Benny Rhamdani selesai memberikan klarifikasi terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani memastikan memenuhi undangan Bareskrim terkait pernyataannya tentang pengendali judi online berinisial T yang tidak tersentuh hukum.
Bareskrim panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk jelaskan soal sosok pengendali judi online berinisial T pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bakal hadir untuk mengklarfikasi dan menjelaskan sosok berinsial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Bareskrim Polri bakal memanggil Ketua BP2MI Benny Ramdhani, pada Senin (29/7) mendatang. Ia bakal dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok berinisial T di balik praktik judi online.
Sosok T ini pertama kali disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved