Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan siap mengambil tindakan pengawasan terhadap impor darurat kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang sesuai permintaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu mendesak adanya impor KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta untuk melayani penumpang Jabodetabek.
"BPKP pasti menindaklanjuti bila ada permintaan sesuai standar audit dan prosedur yang ada," ungkap Juru bicara BPKP Azwad Zamroddin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/5).
Baca juga : Penumpang KRL Meningkat, Pengamat: Impor Kereta Tak Bisa Dihindari
Namun demikian, Azwad menyampaikan BPKP belum menerima secara resmi permintaan impor darurat KRL bekas dari Kementerian BUMN.
Saat ini BPKP masih mengacu pada hasil reviu yang telah dirilis pada, Senin 27 Maret 2023, yang tidak merekomendasikan impor KRL dari Negeri Sakura.
Baca juga : Usai Lebaran, Penumpang KRL Diprediksi Tembus 1 Juta
"Setahu saya sampai saat ini belum ada permintaan (dari Kementerian BUMN)," ungkapnya saat dikonfirmasi," sebutnya.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pihaknya masih menolak pengadaan KRL bekas dari Jepang. Kemenperin masih mengacu pada hasil reviu BPKP sebelumnya.
"Iya masih mengacu hal itu. Kami masih berpegang pada hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu," terangnya.
Kemenperin mendorong agar PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memprioritaskan opsi retrofit atau modernisasi teknologi pada rangkaian KRL yang lama ketimbang mendatangkan KRL bekas dari Jepang.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan siap mematuhi keputusan pemerintah pusat perihal pengadaan KRL untuk menggantikan kereta yang sudah uzur. Total 29 rangkaian KRL commuter line bakal pensiun hingga 2024.
"Soal pengadaan KRL kan sudah dipesan (yang baru) dari PT Inka dan sudah ada reviu BPKP. Dengan armada saat ini bakal ditambah atau nanti ada retrofit, kami siap untuk melayani," kata Anne di Jakarta beberapa waktu lalu.
KCI sudah memesan 16 rangkaian kereta baru buatan PT Inka dengan anggaran sebesar Rp4 triliun. Namun, baru bisa beroperasi di 2025.
Anne pun optimistis pihaknya masih mampu melayani 1,5 juta penumpang KRL tiap harinya dengan 1.100 perjalanan kereta dan mengoperasikan 30 kereta pengumpan (feeder) Jabodetabek di jam-jam sibuk.
"Yang pasti kami sudah investasi Rp4 triliun untuk tambahan kereta api dari Inka. Tidak perlu khawatir karena kami juga dibukakan untuk (opsi) retrofit," pungkasnya. (Z-8)
Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan menjadi korban pelecehan ketika menaiki Commuter Line
Mempromosikan lagu barunya Woman's World, berbagai macam foto meme lucu Katy Perry terpasang di dinding gerbong KRL Commuter Line Rute Jabodetabek.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Subardi mendukung penuh penyertaan modal negara sebesar Rp1,8 Triliun yang diajukan KAI Commuter untuk menambah armada kereta rel listrik (KRL).
Perjalanan kereta Commuter Line pada lintasan Tanah Abang-Rangkasbitung mengalami gangguan akibat genangan air di antara Stasiun Kebayoran dan Stasiun Pondok Ranji pada Sabtu sore.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun pada tahun ini. Dana sebesar itu dibutuhkan untuk pengadaan sarana KRL.
Pada hari kerja, rata-rata terdapat lebih dari 870 ribu penumpang KRL, sementara di akhir pekan jumlahnya mencapai lebih dari 650 ribu, dengan total perjalanan mencapai 1.090 setiap harinya.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved