Dorong Kerja Sama Terkait Transisi Energi, Pemerintah Perlu Perhatian 4 Hal Ini

DIREKTUR Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, terdapat empat hal utama yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi tersebut.

Pertaman, pemerintah harus membentuk tim teknis khusus untuk mempersiapkan segala kebutuhan lahan, sumber daya manusia (SDM), perizinan, hingga koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan lokal.

"Biasanya calon investor akan melakukan due dilligences atau uji kelayakan terhadap suatu proyek dan lokasi. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga hambatan di lapangan bisa dibantu oleh tim khusus," ujar Bhima saat dihubungi Media Indonesia, Senin (17/4).

Baca juga : Didukung PLTS Terbesar di Indonesia, Tambang AMNT Semakin Hijau

Kedua, lanjut Bhima, investor asal negara Eropa yang menekankan pada ESG (Environmental, social, and governance) membutuhkan kepastian bahwa regulasi di Indonesia khususnya di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan critical minerals (mineral esensial untuk transisi energi) memiliki perlindungan terhadap lingkungan hidup, hingga masyarakat sekitar tambang.

Sedangkan menurut Bhima, selama ini banyak investor yang mundur ketika proses due dilligences dikarenakan banyak menemukan kerusakan lingkungan, hingga dampak negatif ke komunitas masyarakat karena aktivitas tambang. 

Baca juga : Bidik Nett Zero Emission, Sektor Migas Tidak Ditinggalkan

Ia mengatakan, masih banyak juga ditemukan pembangunan PLTU batubara di kawasan pemurnian nikel menjadi kendala dari sisi investor negara maju.

"Apalagi sejak adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, perlindungan lingkungan hidup dan kriminalisasi masyarakat penolak tambang cukup marak. Perusahaan sekelas VW pasti akan menjaga rantai pasok yang bersih sehingga tidak merusak citra produk akhir," ujarnya.

Ketiga, meski banyak perizinan ditarik ke pusat pasca-UU Cipta Kerja, namun peran Pemda tetap penting dalam memastikan kualitas dan realisasi investasi. Menurutnya, hal ini yang sering menjadi hambatan, dikarenakan pemda-nya acuh terhadap komitmen investasi.

"Keempat, beberapa proyek hilirisasi nikel yang didominasi perusahaan Tiongkok telah memiliki buyer atau rantai pasok tersendiri, terutama dengan perusahaan aluminium dan baterai di China. Apakah BASF-VW punya preferensi khusus untuk merebut pasokan nikel itu? Sepertinya tidak akan mudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima menambahkan, sejauh ini transisi energi masih terganjal masalah pembangunan PLTU batubara di kawasan industri misalnya di Morowali dan KIHI (kawasan industri hijau Indonesia).

Menurutnya, penggunaan PLTU batubara menjadi kekhawatiran bahwa transisi menuju sumber energi bersih masih membutuhkan waktu lebih lama.

"Selain itu JETP sendiri belum ada progress yang signifikan, bahkan timbul polemik apakah gasifikasi batubara dan nuklir ikut dimasukkan dalam proyek transisi energi yang menelan dana Rp314 triliun," pungkasnya. (Z-5)