Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 337 ribu dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dikembalikan. Saat ini, Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) sedang mengebut pengembalian sisa dana 40.797 peserta berstatus pensiunan lainnya.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, saat ini masih ada kendala pengembalian dana Tapera pensiunan PNS. Kurangnya data pendukung masing-masing peserta membuat pengembalian dana tabungan ini terhambat.
“BP Tapera mengajak seluruh PNS untuk peduli dan melakukan pemutakhiran data sehingga bisa melihat saldo tabungan serta dapat memanfaatkan program Tapera,” kata Adi dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (15/3).
Baca juga: BPK: Pengelolaan FLPP 2022 Tapera Sesuai Aturan
Berdasarkan berita acara pengalihan Bapertarum-PNS ke BP Tapera pada Desember 2020 dialihkan 5,04 juta peserta PNS yang terdiri dari 1,02 juta peserta pensiun ahli waris dan 4,02 juta peserta aktif. Adapun, dana yang dialihkan sebesar Rp11,8 triliun, yang terdiri dari Rp2,89 triliun dana peserta pensiun dan Rp9,18 triliun dana peserta aktif kepada BP Tapera.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan, pihaknya akan membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan BP Tapera. Sehingga, pengembalian dana Tapera pada pensiunan akan lebih mudah.
Baca juga: Gema Tapera Digelar 3 Hari di Kantor Kemenag
“Bagi PNS saya himbau untuk segera melakukan pemutakhiran data sehingga BP Tapera lebih mudah dalam menyalurkan dana pensiun bagi PNS,” ujarnya.
Sementara itu, Zudan menghimbau anggotanya di seluruh Indonesia untuk bisa menjadikan KORPRI sebagai kanal untuk menampung inspirasi dari PNS. Selain masalah pengembalian dana pensiun, PNS juga bisa memanfaatkan program yang dikelola oleh BP Tapera dalam membantu pembiayaan perumahan bagi PNS.
Apalagi, dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dinyatakan bahwa BP Tapera menjadi salah satu katalis percepatan penyediaan perumahan rakyat yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan hunian bagi masyarakat.
“KOPRI Pusat mendukung penuh program BP Tapera dan siap memfasilitasi program BP Taperadalam memberikan solusi pembiayaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dan ASN seluruh Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan bank penyalur untuk bisa merealisasikan program ini,” kata Zudan. (Z-10)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Industri properti seperti real estat dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah pusat dan daerah.
Rumah bergaya klasik Eropa menjadi rumah elegan yang tidak akan tergerus zaman dan diminati peminat di kelasnya, terlebih keluarga muda mapan.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada semester pertama 2024 tercatata sebesar Rp352,06 triliun
Jabodetabek, wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, tetap menjadi magnet bagi pencari hunian.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengungkapkan aplikasi Livin' by Mandiri menghadirkan beragam fitur untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved